 |
| Wacana kereta cepat BPN-SMR |
Sedari awal, Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) terus mendapat sorotan, dan menjadi magnet berbagai kritik. Hadir dalam jumlah dan variasi yang beraneka macam, kritik tersebut mulai dari masalah anggaran, dampak lingkungan, hingga rencana pembangunan kereta api cepat yang dinilai kurang matang.
Perlukah Pemerintah mengambil sikap defensif? Dalam proyek sebesar IKN, kritik menjadi keniscayaan. Perlu usaha-usaha profesional untuk mengelola dan meng-katalok-an semua kritik secara sistimatis.
Kritik yang Tak Pernah Berhenti
Sejak digagas, IKN sudah menjadi magnet kritik. Beberapa isu utama yang terus mengemuka:
1. Anggaran Besar di Tengah Ketimpangan Sosial
- Banyak yang mempertanyakan alokasi dana Rp466 triliun untuk IKN, sementara pembangunan infrastruktur dasar di daerah lain masih tertinggal.
2. Dampak Lingkungan dan Sosial
- Pembangunan di Kalimantan dikhawatirkan mengancam ekosistem hutan dan kehidupan masyarakat adat.
3. Rencana Kereta Api Cepat Jalur Balikpapan-Samarinda
- Universitas Mulawarman dan sejumlah pakar meragukan kelayakan proyek kereta api cepat IKN-Jakarta, mengingat kondisi geografis, lingkungan, pembiayaan dan daya beli ekonomi Kaltim.
Menurut VOA Indonesia, kritik ini bukan sekadar "cecap kosong", melainkan berasal dari akademisi, aktivis, hingga masyarakat langsung yang merasa suaranya tidak didengar.
Pemerintah Sering Terlihat Defensif, Bukan Terbuka
Alih-alih menanggapi kritik dengan diskusi terbuka, pemerintah justru kerap terkesan "tutup telinga". Beberapa respons yang justru memantik polemik:
- Menyebut kritik sebagai "hoaks" atau "tidak paham visi besar".
- Menganggap kritikus sebagai pihak yang "menghambat pembangunan".
- Minimnya transparansi data, seperti detail anggaran dan analisis dampak lingkungan.
Padahal, seperti diingatkan Pemerintah harus bisa kelola kritik tanpa terkesan defensif. Sikap "defensif" justru membuat publik semakin skeptis.
Perlukah Pemerintah mengambil sikap defensif? Dalam proyek sebesar IKN, kritik menjadi keniscayaan. Perlu usaha-usaha profesional untuk mengelola dan meng-katalok-an semua kritik secara sistimatis.
Kritik yang Tak Pernah Berhenti
Sejak digagas, IKN sudah menjadi magnet kritik. Beberapa isu utama yang terus mengemuka:
1. Anggaran Besar di Tengah Ketimpangan Sosial
- Banyak yang mempertanyakan alokasi dana Rp466 triliun untuk IKN, sementara pembangunan infrastruktur dasar di daerah lain masih tertinggal.
2. Dampak Lingkungan dan Sosial
- Pembangunan di Kalimantan dikhawatirkan mengancam ekosistem hutan dan kehidupan masyarakat adat.
3. Rencana Kereta Api Cepat Jalur Balikpapan-Samarinda
- Universitas Mulawarman dan sejumlah pakar meragukan kelayakan proyek kereta api cepat IKN-Jakarta, mengingat kondisi geografis, lingkungan, pembiayaan dan daya beli ekonomi Kaltim.
Menurut VOA Indonesia, kritik ini bukan sekadar "cecap kosong", melainkan berasal dari akademisi, aktivis, hingga masyarakat langsung yang merasa suaranya tidak didengar.
Pemerintah Sering Terlihat Defensif, Bukan Terbuka
Alih-alih menanggapi kritik dengan diskusi terbuka, pemerintah justru kerap terkesan "tutup telinga". Beberapa respons yang justru memantik polemik:
- Menyebut kritik sebagai "hoaks" atau "tidak paham visi besar".
- Menganggap kritikus sebagai pihak yang "menghambat pembangunan".
- Minimnya transparansi data, seperti detail anggaran dan analisis dampak lingkungan.
Padahal, seperti diingatkan Pemerintah harus bisa kelola kritik tanpa terkesan defensif. Sikap "defensif" justru membuat publik semakin skeptis.
sumber: humasindonesia, voa, dio-tv
0 comments:
Post a Comment