 |
| Proyek IKN |
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus menuai perdebatan, kali ini, mengenai rencana pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru di sana. Baru-baru ini, sejumlah anggota DPR dari Fraksi PKB mengkritik keras proyek tersebut dan mengusulkan agar parlemen tetap berkantor di Jakarta. Mengapa isu ini mencuat, dan bagaimana seharusnya pemerintah menanggapi tuntutan efisiensi anggaran?
Kritik Fraksi PKB
Fraksi PKB menilai pembangunan gedung DPR baru di IKN tidak rasional secara ekonomi. Mereka menyoroti bahwa anggaran untuk membangun infrastruktur parlemen di IKN bisa mencapai Rp 7-10 triliun angka yang dinilai terlalu besar.
"Daripada membangun gedung baru, lebih baik dana dialihkan untuk pendidikan, kesehatan, atau penguatan UMKM," ujar salah satu legislator PKB. Kritik ini juga diamini oleh sejumlah pengamat kebijakan publik yang menilai proyek IKN masih terlalu ambisius, sementara kebutuhan dasar masyarakat di daerah belum sepenuhnya terpenuhi.
Anggaran vs Realita
Selain biaya konstruksi, pemindahan DPR ke IKN akan memicu pengeluaran tambahan seperti akomodasi staff, transportasi, dan pemeliharaan gedung. Padahal, gedung DPR/MPR di Jakarta masih berfungsi baik dan baru direnovasi dengan anggaran ratusan miliar rupiah beberapa tahun lalu.
Legislator PKB menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus menjadi prinsip utama dalam proyek strategis nasional. Mereka mengusulkan agar pemerintah mempertahankan Jakarta sebagai pusat pemerintahan sambil memfokuskan IKN sebagai pusat inovasi dan pemerintahan simbolis. "Jangan sampai proyek ini jadi beban baru bagi APBN," tegas mereka.
Kebijakan Efisiensi vs Desakan Evaluasi Ulang
Beberapa anggota DPR justru mengapresiasi langkah pemerintah menghemat anggaran dengan menunda sejumlah proyek IKN. Namun, mereka tetap mendesak evaluasi menyeluruh terkait skala prioritas. Misalnya, pembangunan jalan, rumah sakit, atau sekolah di IKN dinilai lebih mendesak daripada gedung parlemen mewah.
Kritik ini menyentuh titik sensitif: apakah pembangunan gedung DPR di IKN merupakan kebutuhan mendesak atau sekadar simbol politik? Bagi sebagian pihak, pemindahan ibu kota adalah visi jangka panjang untuk pemerataan pembangunan. Tapi, bagi yang kritis, proyek ini berisiko mengulangi kesalahan Jakarta yang berkembang timpang karena fokus pada pusat kekuasaan.
Pemerintah sejatinya telah mengklaim bahwa pembiayaan IKN mengandalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi swasta, bukan APBN murni. Namun, kritikus meragukan hal ini. Mereka khawatir jika proyek tak sesuai target, negara akhirnya akan menanggung utang atau mengalihkan dana dari sektor lain.
Kritik Fraksi PKB
Fraksi PKB menilai pembangunan gedung DPR baru di IKN tidak rasional secara ekonomi. Mereka menyoroti bahwa anggaran untuk membangun infrastruktur parlemen di IKN bisa mencapai Rp 7-10 triliun angka yang dinilai terlalu besar.
"Daripada membangun gedung baru, lebih baik dana dialihkan untuk pendidikan, kesehatan, atau penguatan UMKM," ujar salah satu legislator PKB. Kritik ini juga diamini oleh sejumlah pengamat kebijakan publik yang menilai proyek IKN masih terlalu ambisius, sementara kebutuhan dasar masyarakat di daerah belum sepenuhnya terpenuhi.
Anggaran vs Realita
Selain biaya konstruksi, pemindahan DPR ke IKN akan memicu pengeluaran tambahan seperti akomodasi staff, transportasi, dan pemeliharaan gedung. Padahal, gedung DPR/MPR di Jakarta masih berfungsi baik dan baru direnovasi dengan anggaran ratusan miliar rupiah beberapa tahun lalu.
Legislator PKB menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus menjadi prinsip utama dalam proyek strategis nasional. Mereka mengusulkan agar pemerintah mempertahankan Jakarta sebagai pusat pemerintahan sambil memfokuskan IKN sebagai pusat inovasi dan pemerintahan simbolis. "Jangan sampai proyek ini jadi beban baru bagi APBN," tegas mereka.
Kebijakan Efisiensi vs Desakan Evaluasi Ulang
Beberapa anggota DPR justru mengapresiasi langkah pemerintah menghemat anggaran dengan menunda sejumlah proyek IKN. Namun, mereka tetap mendesak evaluasi menyeluruh terkait skala prioritas. Misalnya, pembangunan jalan, rumah sakit, atau sekolah di IKN dinilai lebih mendesak daripada gedung parlemen mewah.
Kritik ini menyentuh titik sensitif: apakah pembangunan gedung DPR di IKN merupakan kebutuhan mendesak atau sekadar simbol politik? Bagi sebagian pihak, pemindahan ibu kota adalah visi jangka panjang untuk pemerataan pembangunan. Tapi, bagi yang kritis, proyek ini berisiko mengulangi kesalahan Jakarta yang berkembang timpang karena fokus pada pusat kekuasaan.
Pemerintah sejatinya telah mengklaim bahwa pembiayaan IKN mengandalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi swasta, bukan APBN murni. Namun, kritikus meragukan hal ini. Mereka khawatir jika proyek tak sesuai target, negara akhirnya akan menanggung utang atau mengalihkan dana dari sektor lain.
sumber berita: kompas, suara, suaramerdeka
0 comments:
Post a Comment