Gubernur Baru Kaltim

 

Gubernur Baru

 

 

Pengangkatan gubernur baru Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menjadi sorotan di tengah proyek strategis nasional: Ibu Kota Nusantara (IKN). Isu IKN mangkrak dan program kuliah gratis untuk masyarakat lokal menjadi dua topik panas yang perlu diurai. Bagaimana gubernur baru ini menjawab tantangan tersebut?

Isu "IKN Mangkrak"  
Belum lama ini, video yang memperlihatkan Gubernur Rudy Mas’ud menepis anggapan IKN mangkrak (terbengkalai). Ia menegaskan, pembangunan IKN "sudah luar biasa" dengan progres fisik seperti jalan tol, kawasan pemerintahan, dan perumahan pekerja yang terus berjalan. Namun, publik tetap bertanya: Benarkah IKN aman dari risiko mangkrak?  

Menurut media, tantangan utama IKN bukan hanya fisik, tetapi juga kesiapan masyarakat. Relokasi ibukota bisa memicu kesenjangan jika penduduk lokal tidak disiapkan. Contohnya, pembebasan lahan yang belum tuntas dan minimnya keterlibatan warga dalam proyek. Jika tidak diatasi, isu "mangkrak" bisa menjadi kenyataan—bukan karena pembangunan berhenti, melainkan karena masyarakat merasa "ditinggalkan".  

Janji Kuliah Gratis
Salah satu strategi gubernur baru untuk mengatasi kecemasan warga adalah program kuliah gratis. Media mengatakan bahwa Pemprov Kaltim berkolaborasi dengan perguruan tinggi seperti Universitas Mulawarman untuk memberikan beasiswa penuh bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Tujuannya jelas: menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang siap bersaing di era IKN.  

Program ini bukan hanya tentang "gratis biaya", tetapi juga menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan IKN. Misalnya, prodi teknik sipil, lingkungan, atau teknologi informasi akan diprioritaskan. Dengan begitu, lulusan lokal bisa langsung terserap dalam proyek pembangunan atau industri baru yang tumbuh di sekitar IKN.  

Gubernur juga perlu meyakinkan publik bahwa IKN bukan hanya proyek Jakarta yang "dititipkan" ke Kaltim, tetapi akan membawa manfaat nyata bagi warga lokal. Misalnya, dengan membuka lapangan kerja atau meningkatkan kualitas hidup melalui akses pendidikan dan kesehatan.  
 
Di balik isu "mangkrak", IKN sebenarnya bisa menjadi peluang emas bagi Kaltim jika dikelola dengan baik.
Contohnya:  
- Pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi hijau, mengingat IKN dirancang sebagai kota berkelanjutan.  
- Peningkatan konektivitas melalui jalan tol dan bandara yang memudahkan distribusi barang.  
- Daya tarik investasi dari perusahaan nasional maupun internasional.  

Gubernur baru perlu meyakinkan publik bahwa IKN bukan hanya proyek Jakarta yang "dititipkan" ke Kaltim, tetapi akan membawa manfaat nyata bagi warga lokal. Misalnya, dengan membuka lapangan kerja atau meningkatkan kualitas hidup melalui akses pendidikan dan kesehatan.

 

sumber: video-detik, wartaekonomi, koran-jakarta

Read More

Stadion Garuda: Ikon Baru Sepak Bola

 

Stadion Garuda

Sebagai negara dengan gairah sepak bola yang menggebu, Indonesia kerap dihadapkan pada pertanyaan: Kapan kita punya stadion berkelas dunia? Isu ini kembali mencuat ketika Erick Thohir, Menteri BUMN sekaligus penggiat sepak bola, mengumumkan progres pembangunan training center di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan rencana lanjutan pembangunan Stadion Garuda yang disebut-sebut sebagai yang termegah se-Asia.

Erick Thohir
Sejak dilantik sebagai Ketua PSSI, Erick Thohir tak henti menyuarakan pentingnya modernisasi infrastruktur olahraga. Langkah konkretnya terlihat dari penyelesaian Tahap 1 Training Center IKN yang rampung pada Februari 2024. Fasilitas ini menjadi fondasi bagi pembangunan kompleks olahraga terintegrasi, termasuk Stadion Mini berkapasitas 20.000 penonton, yang akan digunakan untuk latihan timnas dan akademi sepak bola.  

Namun, yang lebih menarik perhatian adalah wacana Stadion Garuda – stadion berkapasitas 80.000-100.000 penonton dengan desain futuristik dan teknologi mutakhir. Jika terealisasi, ini akan menjadi stadion terbesar di Asia Tenggara, mengalahkan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) yang berkapasitas 77.000.  

Stadion Garuda  
Konsep Stadion Garuda tidak hanya sekadar tempat pertandingan. Rencananya, stadion ini akan dilengkapi dengan:  
1. Sistem tata suara dan pencahayaan berteknologi tinggi.  
2. Roof retractable (atap yang bisa dibuka-tutup) seperti Stadion Tottenham Hotspur di Inggris.  
3. Zona komersial, museum olahraga, dan area publik hijau.  
4. Akses transportasi terintegrasi untuk mengurangi kemacetan.  

Dengan fasilitas ini, Stadion Garuda tidak hanya menjadi kebanggaan Indonesia, tapi juga kandidat tuan rumah Piala Dunia U-20 atau bahkan pertandingan tingkat Asia seperti Piala Asia.  

Mimpi, Harapan dan Tantangan
Meski ambisius, proyek sebesar ini tidak lepas dari skeptisisme. Masyarakat masih trauma dengan proyek stuck seperti pembangunan Stadion Kapten I Wayan Dipta (Bali) yang molor bertahun-tahun. Pertanyaannya: Apa yang membedakan Stadion Garuda?  

Erick Thohir tampaknya menyadari hal ini. Dalam sejumlah wawancara, ia menekankan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan FIFA untuk memastikan pendanaan dan keberlanjutan proyek. Pelibatan investor asing dan skema public-private partnership (PPP) disebut sebagai kunci.  

Selain itu, lokasi Stadion Garuda di IKN juga strategis. Sebagai ibu kota baru, IKN dirancang sebagai kota cerdas berstandar global, sehingga pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan tol, bandara, dan jaringan listrik sudah masuk dalam masterplan.

 

sumber berita: cnn, ayobandung

Read More

Masa Depan Teknologi Digital

 

Raksasa Teknologi

Indonesia sedang menapaki era baru dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tidak hanya menjadi simbol kemajuan infrastruktur, tetapi juga kiblat inovasi teknologi global. Proyek ambisius ini melibatkan raksasa teknologi dunia, dinamika peran tokoh kunci, dan diperkuat oleh komitmen pengembangan sumber daya manusia (SDM) digital.   

Raksasa Teknologi Membangun Fondasi Digital IKN  
Sejumlah perusahaan teknologi global seperti Microsoft, Siemens, dan Huawei telah menunjukkan kontribusi nyata dalam pembangunan IKN. Mereka terlibat dalam proyek infrastruktur cerdas, seperti sistem transportasi berbasis AI, jaringan internet kecepatan tinggi, dan pengelolaan energi terbarukan. Kehadiran mereka bukan sekadar investasi, tetapi juga transfer pengetahuan yang mendorong percepatan transformasi digital Indonesia.  

Contoh konkretnya adalah integrasi smart city yang memadukan IoT (Internet of Things) untuk mengoptimalkan penggunaan air, listrik, dan tata kota. Langkah ini membuktikan bahwa kolaborasi dengan raksasa teknologi bisa menjadi katalisator menuju kota masa depan yang efisien dan berkelanjutan.  

Kisah Mundurnya Tokoh Kunci Taksi Terbang  
Namun, jalan menuju inovasi tak selalu mulus. Salah satu proyek paling dinantikan di IKN, yaitu taksi terbang, mengalami hambatan setelah mundurnya seorang tokoh penting dalam pengembangannya. Disebutkan bahwa penyebab mundurnya ahli tersebut terkait perbedaan visi dan regulasi yang belum matang.  

Kejadian ini menyoroti pentingnya keselarasan antara ide brilian, kepemimpinan (tokoh), dan dukungan regulasi. Proyek seperti taksi terbang membutuhkan tidak hanya teknologi canggih, tetapi juga pemimpin yang mampu menjembatani inovasi dengan realitas kebijakan dan kesiapan masyarakat.  

Digital Training Center  
Menyadari bahwa teknologi tak akan berarti tanpa SDM yang mumpuni, perusahaan teknologi lokal seperti Komdigi berinisiatif membangun Digital Training Center di IKN. Menurut  Pusat pelatihan ini akan fokus pada pengembangan keterampilan coding, analisis data, dan keamanan siber. Program ini diharapkan melahirkan talenta digital yang siap bersaing di tingkat global.  

Pendidikan digital menjadi kunci, terutama karena Indonesia harus siap menghadapi kompetensi IT global. Dengan pelatihan berbasis praktik, generasi muda bisa langsung terlibat dalam proyek nyata, seperti pengembangan aplikasi untuk mendukung operasional IKN.  

Sebagai masyarakat, kita pun bisa berkontribusi: dengan membuka wawasan tentang teknologi dan mendorong generasi muda untuk ambil bagian dalam revolusi digital ini. Bagaimanapun, masa depan Indonesia ditentukan oleh bagaimana kita memanfaatkan peluang hari ini.

Read More

Banjir di Balikpapan

 

Banjir Jalan Tol IKN

Balikpapan, kota yang dikenal sebagai gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Tahun 2022, Air setinggi 1,5 meter merendam 15 kelurahan, merusak ratusan rumah, dan mengakibatkan satu warga terluka. Di tahun 2024, banjir Terjang 15 Kelurahan di Balikpapan serta yang terbaru pada Februari 2025 Warga Gugat Kontraktor Tol Balikpapan-IKN, Tuntut Ganti Rugi Banjir.

Tahun 2022 : Ketinggian Air Capai 1,5 Meter  
Banjir yang terjadi di Balikpapan bukan sekadar genangan biasa. Ketinggian air di beberapa titik mencapai 1,5 meter, menyapu perabotan rumah tangga, merusak jalan, dan mengisolasi warga. Sebanyak 15 kelurahan terdampak, termasuk daerah padat penduduk seperti Kelurahan Kariangau dan Margasari. Seorang warga bahkan terluka akibat terpeleset saat berusaha menyelamatkan barang berharga.

Bagi masyarakat, banjir ini bukan hanya bencana alam, melainkan juga buah dari kegagalan sistem drainase. "Ini terjadi setelah proyek tol IKN digarap. Dulu tidak separah ini," keluh seorang warga, seperti dilaporkan media.

Tahun 2024 : 15 Kelurahan
Bencana banjir dan tanah longsor menerjang Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim). Banjir menerjang 15 kelurahan di enam kecamatan di Kota Balikpapan.

"Banjir melanda 15 kelurahan yang tersebar di enam kecamatan, yakni Balikpapan Utara, Barat, Kota, Timur, Selatan, dan Tengah, " kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan pers tertulisnya.


Tahun 2025 : Warga Gugat Kontraktor IKN  
Frustasi dengan kerugian materi dan trauma yang dialami, puluhan warga Balikpapan nekat menggugat kontraktor pembangunan tol Balikpapan-IKN. Mereka menilai proyek infrastruktur tersebut mengabaikan analisis dampak lingkungan (AMDAL), khususnya terkait sistem pengelolaan air. Pembukaan lahan dan pembangunan jalan tol diduga mempersempit saluran drainase alami, sehingga air hujan tak lagi bisa mengalir lancar ke sungai.

"Kami sudah laporkan sejak awal proyek, tapi tidak ada tindakan. Sekarang banjir, kami yang jadi korban," ucap perwakilan warga. Gugatan ini menjadi ujian bagi pemerintah dan kontraktor: apakah pembangunan infrastruktur untuk IKN benar-benar memprioritaskan keberlanjutan ekologis?

Pembangunan IKN  
Banjir Balikpapan ini menjadi alarm bagi kegiatan pembangunan proyek IKN. Proyek strategis nasional harusnya tidak hanya fokus pada kecepatan, tetapi juga keberlanjutan dan keadilan bagi masyarakat sekitar. Gugatan warga terhadap kontraktor tol adalah contoh nyata bagaimana partisipasi publik sering diabaikan dalam proses pembangunan.

Kedepan, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap kontraktor, memastikan AMDAL tidak sekadar formalitas, dan melibatkan warga dalam perencanaan tata ruang. Selain itu, pembangunan IKN harus didukung oleh infrastruktur hijau, seperti biopori dan daerah resapan air, untuk meminimalisir risiko banjir.

 

sumber berita:

idntimes 

bontangpost

detik 

Read More

Tri City IKN

 

tri city

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) terus memicu diskusi serius, terutama dari kota-kota sekitar seperti Samarinda dan Bontang. Salah satu gagasan yang mencuat adalah konsep Tri City, yang mengusung kolaborasi tiga wilayah—Samarinda, Bontang, dan IKN—untuk menciptakan sinergi pembangunan berkelanjutan.


Tri City: Kolaborasi atau Kompetisi?  
Konsep Tri City (oleh BPSDM Prov Kaltim) diusung untuk menghindari kesenjangan antara IKN dan kota-kota sekitarnya. Ide ini menekankan peran stakeholders (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dalam membangun kemitraan, misalnya melalui pelatihan SDM dan pengembangan ekonomi lokal. Samarinda, sebagai salah satu pusat pertumbuhan, diharapkan menjadi penyangga kebutuhan logistik dan sumber daya manusia untuk IKN.  

Namun, pertanyaan besar muncul: Akankah kolaborasi ini benar-benar setara, atau justru membuat Samarinda dan Bontang "tersisihkan" jika fokus pembangunan hanya terpusat di IKN? Jika tidak diatur dengan transparan, Tri City berisiko menjadi konsep tanpa implementasi nyata.  

Rumah Sakit Pendidikan Internasional: Solusi atau Ilusi?  
Salah satu wujud konkret dukungan Samarinda untuk IKN adalah pengembangan RSUD IA Moeis Samarinda menjadi rumah sakit pendidikan bertaraf internasional. Peningkatan kualitas layanan kesehatan ini bertujuan mengurangi ketergantungan pasien Kaltim ke Pulau Jawa sekaligus mendukung kebutuhan medis pekerja IKN.  

Di satu sisi, ini kabar baik bagi masyarakat yang selama ini mengeluhkan keterbatasan fasilitas kesehatan. Namun, di sisi lain, proyek ini membutuhkan anggaran besar, komitmen tenaga ahli, dan waktu yang tidak singkat. Apakah Samarinda siap menjalankannya tanpa mengorbankan pelayanan yang sudah ada? Masyarakat juga berhak bertanya: Akankah rumah sakit ini benar-benar terjangkau atau justru hanya melayani kalangan tertentu?  

Dampak Negatif yang Tak Bisa Diabaikan  
Sementara pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur, organisasi seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Samarinda mengingatkan agar dampak negatif IKN tidak dipandang sebelah mata. Sejumlah masalah seperti sengketa lahan, kerusakan lingkungan, dan peminggiran masyarakat adat menjadi sorotan. Pembangunan IKN berpotensi mengubah alih fungsi lahan secara masif, mengancam ekosistem hutan, serta menggeser komunitas lokal yang telah puluhan tahun tinggal di wilayah tersebut.  

Tak hanya itu, arus urbanisasi besar-besaran ke Kaltim berisiko memicu lonjakan harga properti, kepadatan penduduk, dan persaingan kerja yang tidak seimbang. Jika tidak dikelola dengan kebijakan inklusif, kesenjangan sosial-ekonomi justru akan melebar.

 

sumber berita:

pusaranmedia 

berauterkini

idntimes 

Read More

Bandara IKN di Februari 2025

 

Rampung Feb 2025

Proyek Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur semakin mendekati garis finis. Ditargetkan rampung pada Februari 2025—lebih cepat satu bulan dari jadwal awal Maret 2025—bandara ini diharapkan menjadi tulang punggung konektivitas dan mobilitas di ibu kota baru Indonesia.

Target Rampung Februari 2025  
Progres konstruksi Bandara VVIP IKN telah mencapai 75% per Juni 2024. Pemerintah memastikan pembangunan dipercepat dengan penambahan tenaga kerja dan optimalisasi teknologi. Menariknya, meski disebut “bandara VVIP” yang melayani pejabat tinggi, fasilitas ini dirancang untuk sekaligus bisa menjadi bandara komersial.  Percepatan ini patut diapresiasi, mengingat tantangan pembangunan di area hutan dan lahan basah Kalimantan. Namun, pertanyaannya: apakah kualitas infrastruktur tetap terjaga meski dikebut? Kementerian PUPR menjamin standar keselamatan dan keberlanjutan lingkungan tetap menjadi prioritas.  

Konektivitas: Pintu Gerbang Menuju IKN  
Bandara IKN bukan sekadar tempat pesawat mendarat.  Bandara ini akan dilengkapi dengan sistem dual runway (dua landasan pacu) dan teknologi canggih seperti Air Traffic Management (ATM) berbasis digital. Fasilitas ini memungkinkan operasional 24 jam, sehingga mendukung mobilitas tamu negara, investor, dan pekerja konstruksi yang hilir-mudik ke IKN. Tidak kalah penting, bandara ini akan terhubung dengan jaringan transportasi darat IKN, seperti jalan tol dan transit oriented development (TOD). Dengan begitu, pergerakan orang dan barang dari bandara ke pusat pemerintahan atau kawasan bisnis bisa lebih efisien.  

Mobilitas Lebih Cepat: Dampak bagi Masyarakat dan Ekonomi  
Keberadaan Bandara IKN diharapkan memangkas waktu tempuh Jakarta-IKN lebih cepat dari sebelumnya via bandara di Balikpapan. Bagi pejabat dan diplomat, ini berarti mobilitas yang lebih cepat dan produktivitas meningkat.

Pemerintah berencana untuk penerbangan komersial melalui Bandara IKN. Jika terealisasi, bandara ini bisa menjadi alternatif penerbangan disamping Bandara Internasional APT Pranoto di Samarinda ataupun Bandara Sepinggan Balikpapan. Bagi warga Kalimantan, ini peluang untuk merasakan pertumbuhan ekonomi lewat lapangan kerja di sektor jasa bandara, logistik, hingga pariwisata.  

Percepatan pembangunan Bandara IKN ini juga jadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kapasitasnya dalam membangun infrastruktur berkelas dunia. Jika berhasil, IKN bisa menjadi contoh pembangunan kota pintar yang mengedepankan konektivitas, mobilitas, dan keberlanjutan.  Bandara IKN yang rampung lebih cepat adalah simbol optimisme Indonesia menuju masa depan. Dengan konektivitas yang mumpuni dan mobilitas yang lancar, ibu kota baru ini diharapkan tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga mesin pertumbuhan ekonomi bagi Kalimantan dan Indonesia timur.

 

sumber berita:

detik 

antara

liputan6 

Read More

Kota Surabaya dan IKN

 

Kota Surabaya

Surabaya, kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, memainkan peran unik dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebagai pusat logistik dan ekonomi di Jawa Timur, Surabaya tidak hanya memperkuat posisinya sebagai kota strategis, tetapi juga menjadi “penyangga” vital bagi kesuksesan proyek nasional ini.

Surabaya Pacu Infrastruktur untuk Dukung IKN 2025  
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah mempercepat penyiapan infrastruktur untuk mendukung kelancaran pembangunan IKN. Proyek seperti peningkatan konektivitas jalan tol, penguatan pelabuhan Tanjung Perak, dan penyediaan pusat logistik menjadi prioritas. Tujuannya jelas: Surabaya diharapkan menjadi simpul distribusi barang dan jasa ke IKN, terutama untuk memenuhi kebutuhan material konstruksi dan sumber daya manusia.  

Di sini, peran DPRD Surabaya sebagai pengawas anggaran dan kebijakan publik sangat krusial. Pembahasan alokasi dana untuk proyek-proyek strategis ini harus transparan agar masyarakat yakin bahwa setiap rupiah digunakan secara tepat. Sayangnya, sejarah menunjukkan bahwa proyek besar sering menjadi ajang “main kotor” oknum yang tak bertanggung jawab.  

Potensi Korupsi: Alarm dari GMNI Surabaya  
Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Surabaya, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi ketat pembangunan IKN. Mereka menilai proyek senilai ratusan triliun rupiah ini rawan jadi “sarang korupsi”, terutama dalam proses tender, pengadaan barang, dan penyaluran dana.  

GMNI mengingatkan kembali kasus-kasus korupsi infrastruktur masa lalu, seperti proyek jalan tol atau pembangunan gedung megah yang ternoda oleh praktik suap. Jika tidak ada pengawasan ekstra, IKN bisa mengulangi kesalahan yang sama. Apalagi, skala proyek yang masif dan kompleksitas administrasi berpotensi dimanfaatkan untuk menggelembungkan anggaran atau mark-up proyek.  

Tanggung Jawab Pengawasan  
Di tengah euforia pembangunan, peran pemerintahan saat ini diuji. Pemkot Surabaya, DPRD, dan pemerintah pusat harus membuktikan komitmen mereka terhadap tata kelola yang bersih. Transparansi data anggaran, pelibatan masyarakat dalam pengawasan, serta audit rutin menjadi kunci.  

KPK, sebagai lembaga antikorupsi, diharapkan tidak hanya bertindak saat kasus sudah terjadi, tetapi aktif melakukan pencegahan. Misalnya, dengan memantau proses lelang proyek, memverifikasi laporan keuangan, atau memberikan edukasi anti-korupsi kepada pihak terkait. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, seperti GMNI, juga penting untuk menciptakan sistem checks and balances.  

Masyarakat Surabaya: Dari Penonton ke Pemantau Aktif  
Agar pembangunan IKN benar-benar membawa manfaat, partisipasi publik tidak boleh diabaikan. Masyarakat Surabaya, terutama melalui LSM, akademisi, dan media, harus aktif meminta pertanggungjawaban pemangku kebijakan. Platform pengaduan pelanggaran, seperti whistleblower sistem, perlu dioptimalkan agar masyarakat mudah melaporkan indikasi korupsi.  

Berharap agar pembangunan IKN tidak hanya tentang gedung megah, tetapi juga tentang integritas yang kokoh.

 

sumber berita: rri, rubrika

Read More

Mimpi Besar yang Terancam Pudar

 

Terancam Mangkrak

Pemerintah daerah Kaltim masih berharap IKN tetap berjalan karena potensinya membuka lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian. Namun, ketidakpastian ini membuat warga resah.  “Kalau IKN mangkrak, infrastruktur yang sudah dibangun bisa jadi tidak terpakai. Ini seperti membangun rumah setengah jadi, lalu ditinggalkan,” ujar seorang pengamat pembangunan. Kekhawatiran terbesar adalah Kaltim akan kehilangan momentum untuk bertransformasi dari daerah bergantung tambang menjadi pusat pemerintahan modern.  

Suara Pro-Kontra DPRD Kaltim  
Di tengah keraguan ini, DPRD Kaltim justru terbelah. Sebagian anggota mendesak pemerintah pusat mempercepat pembangunan, sementara yang lain meragukan kelayakan IKN. Ada pihak yang mengusulkan agar IKN dialihfungsikan jadi ibu kota provinsi Kaltim atau “tempat leyek-leyeh presiden” jika tak jadi ibu kota negara. Masyarakat pun bingung: mana suara yang benar-benar mewakili aspirasi mereka?  

Pergantian Rezim  
Salah satu faktor kritis yang menentukan nasib IKN adalah stabilitas politik nasional. Proyek sebesar IKN sangat rentan jika terjadi pergantian rezim. Media Kumparan mencatat, setiap perubahan kepemimpinan berpotensi mengubah prioritas anggaran dan kebijakan. Contohnya, blokir anggaran IKN oleh DPR RI pada 2025 menunjukkan betapa rapuhnya komitmen politik terhadap proyek strategis ini. Jika presiden berikutnya tak sepaham dengan ide pemindahan ibu kota, IKN bisa benar-benar mangkrak. Padahal, ada suara masyarakat, yaitu 67% warga Kaltim ingin pembangunan 'terus berlanjut' meski lambat.  

Harapan Warga Kaltim: IKN Jangan Hanya Jadi Mimpi  
Di balik hiruk-pikuk politik, masyarakat Kaltim punya harapan sederhana: IKN harus memberi manfaat nyata. Seperti disampaikan seorang warga Penajam : “Kami sudah menjual tanah untuk IKN. Kalau proyek berhenti, kami dapat apa?”  

 

Mereka berharap pembangunan terus berlanjut karena:   

1. Sudah ada investasi infrastruktur dasar seperti jalan dan listrik. 
2. Munculnya UMKM lokal yang mulai menyambut potensi wisata dan jasa.  
3. Janji pemerataan ekonomi di luar Pulau Jawa.  

IKN Bukan Hanya Soal Gedung, Tapi Masa Depan Kaltim
Isu mangkraknya IKN bukan sekadar persoalan teknis, tapi ujian bagi komitmen Indonesia membangun masa depan inklusif. Kaltim, dengan sumber daya alam melimpah, berhak mendapatkan transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Jika IKN gagal, yang rugi bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat luas yang sudah menaruh harapan. Terus kembangkan kesempaatan agar proyek ini terus berlanjut, bukan untuk gengsi, tapi demi keadilan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

sumber: tribunnews, inilah,  akurasi, beritasatu, kumparan

Read More

Pelantikan Kepala Daerah

 

Pelantikan Bukan di IKN

Pelantikan kepala daerah terpilih ramai jadi perbincangan. Bukan hanya karena proses politiknya, tapi juga karena lokasi acara yang digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang dibangun di Kalimantan Timur. Lantas, mengapa pelantikan tetap dilaksanakan di Jakarta? Apa hubungannya dengan status IKN dan anggaran pembangunannya yang sempat diblokir?

Pelantikan di Jakarta  
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan bahwa Jakarta masih menjadi ibu kota resmi Indonesia hingga UU IKN No. 3/2022 benar-benar diimplementasikan. Meski pembangunan IKN sudah dimulai, secara hukum, Jakarta masih menjadi pusat pemerintahan. Oleh karena itu, pelantikan kepala daerah harus dilakukan di Jakarta sebagai simbol legalitas dan kedaulatan negara.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian:

Selama proses transisi, Jakarta tetap menjadi pusat administrasi.  

Anggaran IKN Diblokir  
Selain lokasi pelantikan, isu lain yang mengemuka adalah pemblokiran anggaran IKN senilai Rp5 triliun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kontroversi ini sempat memicu spekulasi tentang “keterburu-buruan” pembangunan IKN. Namun, Istana menjelaskan bahwa pemblokiran terjadi karena ada dokumen teknis yang belum lengkap, bukan karena indikasi korupsi.  

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman:

Ini murni persoalan administratif. Kami sedang memperbaiki dokumen agar anggaran bisa segera cair.  

Transisi IKN dan Komunikasi Publik  
Kasus pelantikan kepala daerah dan anggaran IKN yang diblokir menunjukkan dua hal:
 

1. Legalitas vs Realitas Pembangunan IKN.  Meski pembangunan IKN sudah bergulir, secara hukum Jakarta masih menjadi ibu kota. Pelantikan di Jakarta adalah bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang belum tuntas. Namun, hal ini juga memicu pertanyaan: kapan IKN benar-benar beroperasi? Transisi yang lambat berpotensi menimbulkan kebingungan publik.  
2. Transparansi Anggaran Harus Jadi Priorita .  Pemblokiran anggaran IKN seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperketat pengelolaan dana proyek strategis. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang jelas tentang alasan teknis seperti ini agar tidak memicu spekulasi negatif.

 

sumber berita:

tempo 

bisnis

detik 

Read More

Taman Safari di IKN

 

Taman Safari

Sebagai salah satu destinasi rekreasi satwa terbesar di Indonesia, Taman Safari terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan edukasi dan konservasi satwa dengan cara yang menyenangkan. Taman Safari, proyek terbarunya di Ibu Kota Nusantara (IKN), meskipun dihadapkan pada isu anggaran diblokir. Bagaimana Taman Safari menjawab tantangan ini, dan apa yang bisa masyarakat harapkan dari kehadirannya di IKN?  

Rekreasi Satwa Nusantara 
IKN akan memiliki tempat rekreasi satwa bertaraf internasional yang mengusung konsep kekayaan fauna Indonesia. Taman Safari di IKN direncanakan menjadi pusat konservasi dan wisata yang menampilkan satwa endemik Nusantara, seperti orangutan Kalimantan, komodo, hingga burung cendrawasih. Proyek ini tidak hanya bertujuan untuk menarik wisatawan, tetapi juga menjadi simbol pelestarian alam dalam pembangunan ibu kota baru. Lokasi Taman Safari di IKN akan dirancang dengan teknologi modern, seperti habitat semi-alami yang memungkinkan pengunjung berinteraksi dengan satwa secara aman. Konsep ini sejalan dengan visi IKN sebagai kota cerdas berkelanjutan. Kehadiran taman ini diharapkan menjadi jembatan antara kemajuan infrastruktur dan komitmen lingkungan.  

Anggaran Diblokir
Di tengah antusiasme publik, muncul kabar mengejutkan: anggaran pembangunan IKN sempat diblokir oleh DPR. Hal ini memicu kekhawatiran tentang kelanjutan proyek-proyek strategis, termasuk Taman Safari. Namun, pihak pengelola Taman Safari menegaskan bahwa kesiapan mereka tidak tergoyahkan.  

“Kami sudah memiliki rencana cadangan, termasuk kolaborasi dengan investor swasta dan lembaga konservasi internasional,” ujar perwakilan Taman Safari dalam wawancara dengan TVOne News. Langkah ini menunjukkan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika anggaran pemerintah. Meski pembiayaan sempat tersendat, proyek tetap berjalan dengan skala prioritas, seperti penyiapan lahan dan pengembangan fasilitas dasar.  

Rekreasi Edukasi dan Ekonomi
Keberadaan Taman Safari di IKN bukan hanya tentang hiburan. Sebagai pusat rekreasi satwa, ia memikul peran ganda: edukasi dan konservasi. Pengunjung, terutama generasi muda, akan diajak memahami pentingnya melindungi keanekaragaman hayati Indonesia melalui program interaktif. Selain itu, proyek ini diprediksi menciptakan ribuan lapangan kerja, mulai dari tenaga ahli satwa hingga sektor pariwisata.  

Di sisi lain, Taman Safari juga menjadi contoh bagaimana pembangunan infrastruktur bisa berjalan beriringan dengan prinsip ramah lingkungan. Penggunaan energi terbarukan dan sistem pengolahan limbah yang canggih akan menjadi standar fasilitas di sana.  

Isu anggaran diblokir mengingatkan semua pihak bahwa proyek sebesar IKN membutuhkan sinergi multipihak. Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus bekerja sama agar pembangunan tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas. Transparansi dalam pengelolaan dana dan pelibatan komunitas lokal akan menjadi faktor penentu keberhasilan.  
 
Proyek Taman Safari di IKN adalah bukti bahwa inisiatif besar bisa tetap berjalan meski dihimpit tantangan. Dengan konsep rekreasi satwa yang edukatif, fasilitas modern, dan strategi pendanaan kreatif, Indonesia berpeluang menciptakan destinasi yang membanggakan. Masyarakat pun diharapkan mendukung penuh, karena ini bukan sekadar proyek pembangunan, tetapi warisan untuk generasi mendatang. 

sumber berita: antara, tvonenews, kompas

Read More

Pekerja Konstruksi IKN

 

Pekerja Konstruksi

Diperkirakan, pada puncaknya, IKN akan membutuhkan 150.000 hingga 200.000 pekerja konstruksi yang kompeten dan tersertifikasi. Sayangnya, dari puluhan juta tenaga kerja konstruksi di Indonesia, baru sekitar 1,6 juta yang telah memiliki sertifikasi. Bahkan, di proyek IKN sendiri, jumlah pekerja bersertifikat baru mencapai 2.497 orang. Hingga Juli 2024, pembangunan IKN telah menyerap 27.000 tenaga kerja konstruksi, angka yang mencerminkan skala besar proyek ini.   

Pasar Kerja Konstruksi  
Peningkatan jumlah pekerja konstruksi di IKN sejalan dengan target pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Namun, pertumbuhan ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM. Menanggapi hal ini, program Mandor Pintar Institute dari Semen Merah Putih hadir sebagai solusi. Melalui pelatihan berbasis teknologi dan sertifikasi kompetensi, program ini bertujuan mencetak tenaga kerja terampil yang siap memenuhi kebutuhan proyek strategis nasional, termasuk IKN. Ini menjadi langkah krusial untuk menjembatani kesenjangan antara permintaan pasar dan ketersediaan SDM mumpuni.
 
Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Dwityo Akoro Soeranto:
Hingga Juli 2024, sebanyak 27.000 pekerja konstruksi terlibat dalam pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN).
Para pekerja konstruksi ini berasal dari kawasan sekitar IKN, seperti Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Sulawesi, Sumatera, bahkan Jawa

Keterlibatan dalam Rekrutmen  
Meski lapangan kerja terbuka lebar, misalnya muncul persoalan terkait peran Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) dalam proses rekrutmen. Pemkab PPU tidak dilibatkan dalam pembukaan lowongan untuk proyek IKN dan Bandara VVIP. Padahal, keterlibatan pemerintah daerah penting untuk memastikan masyarakat lokal mendapat prioritas dalam perekrutan. Tanpa koordinasi yang baik, dikhawatirkan terjadi ketimpangan antara tenaga kerja pendatang dan warga sekitar. Kolaborasi antara pengelola proyek dan Pemkab PPU diperlukan agar pembangunan IKN tidak hanya memajukan infrastruktur, tetapi juga memberdayakan masyarakat setempat.  

Jaminan Kesehatan
Aspek kesejahteraan pekerja menjadi sorotan positif dalam proyek IKN. Seluruh pekerja konstruksi dijamin BPJS Ketenagakerjaan, yang memungkinkan mereka mengakses layanan kesehatan di Rumah Sakit Hermina dan Mayapada. Jaminan ini tidak hanya melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja, tetapi juga menjadi daya tarik bagi tenaga profesional untuk berkontribusi di IKN. Inisiatif ini patut diapresiasi sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menjamin hak-hak pekerja.  

Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan  
Pembangunan IKN adalah momentum untuk menciptakan ekosistem kerja yang berkeadilan. Di satu sisi, pelatihan seperti Mandor Pintar Institute menjawab kebutuhan pasar akan SDM berkualitas. Di sisi lain, penting bagi Pemkab PPU untuk dilibatkan dalam proses rekrutmen agar masyarakat lokal tidak tertinggal. Bersamaan dengan itu, jaminan kesehatan melalui BPJS menjadi bukti nyata perlindungan bagi pekerja.

 

sumber data: kompas, swa, akurasi, tribunnews

Read More

Putusan MK : Pilkada 2024 Kaltim

 

Putusan Sidang MK

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan terkait sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalimantan Timur (Kaltim) 2024, yang berdampak signifikan pada konstelasi politik di provinsi tersebut. Gugatan yang diajukan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Isran Noor-Hadi Mulyadi tidak dapat diterima. Putusan ini diambil melalui rapat permusyawaratan hakim oleh sembilan hakim konstitusi pada 31 Januari 2025.

Gugatan MK Ditolak: Apa Artinya?
Penolakan gugatan MK ini berarti bahwa hasil Pilkada Kaltim 2024 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap sah. Dalam gugatan, tim Isran Noor-Hadi Mulyadi mendalilkan adanya dugaan praktik politik uang dan kartel politik yang dilakukan oleh pihak terkait, Rudy Mas'ud-Seno Aji. Namun, majelis hakim MK menilai bahwa dalil tersebut tidak memiliki cukup bukti yang kuat. MK juga berpendapat bahwa dugaan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Hakim Arief Hidayat menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban terkait dugaan praktik politik uang yang dilakukan oleh Rudy Mas'ud dan Seno Aji telah diklarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur beserta Gakkumdu. Dengan ditolaknya gugatan ini, jalan bagi Rudy Mas'ud dan Seno Aji untuk dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim semakin terbuka. DPRD Kaltim pun telah menjadwalkan rapat paripurna pada 7 Februari untuk mengumumkan hasil penetapan calon gubernur dan wakil gubernur.

Hakim Konstitusi, Arief Hidayat:
Adanya putusan MK nomor 60 yang memaksudkan agar partai politik (parpol) tidak mendominasi memungkinkan untuk mengajukan calon dan tidak memunculkan calon tunggal. Fakta hukum tidak terdapat politik borong partai (baca: kartel politik) koalisi seperti didalilkan pemohon, dengan demikian dalil pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Implikasi Putusan MK
Sebagai calon petahana, Isran Noor harus menerima kekalahan dalam Pilkada ini. Padahal, ia bersama Hadi Mulyadi diusung oleh koalisi yang cukup besar, terdiri dari PDIP, Gelora, Hanura, Demokrat, Perindo, dan Ummat. Sementara itu, Rudy Mas'ud-Seno Aji diusung oleh koalisi yang lebih besar lagi, yaitu Partai Gerindra, PKB, Golkar, NasDem, PKS, PAN, PBB, PPP, hingga PSI.

Pilkada Serentak 2024 dan Potensi Sengketa
Pilkada 2024 memang menjadi perhatian serius, terutama dalam hal potensi sengketa yang mungkin terjadi. KPU sendiri telah mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin timbul, mulai dari proses pencalonan hingga rekapitulasi suara. Ketidakhati-hatian dan ketidakcermatan penyelenggara pemilu dapat menjadi masalah yang harus dihadapi di MK. Sigit Joyowardono dari KPU menjelaskan bahwa 16 Desember 2024 menjadi batas akhir bagi KPU untuk menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara. Setelah itu, pasangan calon yang merasa dirugikan memiliki waktu 3 hari untuk mengajukan gugatan ke MK. MK dapat menerima dalil-dalil terkait keterpilihan pasangan calon kepala daerah, mulai dari proses pendaftaran hingga tahapan penyelenggaraan pemilihan. Hal ini dapat berimplikasi pada putusan MK berupa pemungutan suara ulang atau penghitungan ulang hasil pemilihan.

 

sumber berita: tribunnews - MK, mkri, tribunnews - DPRD

Read More

Fasilitas Sumbu Kebangsaan

 

Area Sumbu Kebangsaan

Ruang Publik, Sumbu Kebangsaan, di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah rampung dibangun dan siap menjadi ruang publik yang menarik dengan beragam fasilitas. Proyek yang berlokasi strategis di antara Istana Garuda dan Taman Kusuma Bangsa. Dengan area seluas 11,14 hektare ini dirancang sebagai simbol harmoni antara alam dan peradaban modern, mewujudkan visi Future Smart Forest City of Indonesia.

Fasilitas di Sumbu Kebangsaan
Sumbu Kebangsaan menawarkan berbagai fasilitas yang menjadikannya ruang publik yang ideal bagi masyarakat. Di sini, kita bisa menemukan taman hijau yang asri, plaza yang luas, jalur pejalan kaki, jalur pesepeda, share street, visitor center, amfiteater, galeri UMKM, dan forest trail.

Konsep Pembangunan Hijau
Salah satu keunggulan utama Sumbu Kebangsaan adalah penerapan konsep pembangunan hijau yang komprehensif. Prioritas utama dalam proyek ini adalah penggunaan material lokal, pengelolaan limbah yang efektif, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Selain itu, terdapat 2.500 pohon di kawasan ini yang berkontribusi dalam meningkatkan kualitas udara.

Simbol Kebangsaan dan Komitmen untuk Masa Depan
Sumbu Kebangsaan bukan hanya sekadar ruang publik, tetapi juga merupakan simbol komitmen untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Proyek ini diharapkan dapat menginspirasi masyarakat untuk hidup selaras dengan alam dan menjadi warisan bagi generasi mendatang.

 

sumber berita: kompas, liputan6, infopublik

Read More

Versi Anggaran Rp 48,8 triliun

 

Anggaran IKN

Otorita IKN mengumumkan bahwa anggaran yang awalnya direncanakan sebesar Rp 6,3 triliun untuk tahun 2025 mengalami pemangkasan hingga Rp 4,8 triliun. Hal ini berarti sisa anggaran yang tersedia hanya sekitar Rp 1,5 triliun. Pemangkasan ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengharuskan efisiensi belanja negara mencapai total Rp 306 triliun, yang mencakup kementerian dan lembaga serta transfer ke daerah.

Kepala BI Perwakilan Kaltim Budi Widihartanto:
Hal ini terlihat dari alokasi anggaran untuk IKN tahap kedua periode 2025-2029 yang disahkan hanya sebesar Rp 48,8 triliun. Porsi anggaran IKN tahap kedua yang tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya akan berdampak daya ungkit sektor konstruksi di Kalimantan Timur.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono:
Terkait IKN, Presiden Prabowo telah memastikan proyek ini akan terus berlanjut. Anggaran sebesar Rp 48,8 triliun telah disiapkan untuk periode 2025 hingga 2029 dan akan digunakan sesuai tahapan yang telah dirancang.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono:
Memastikan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) tidak dipangkas.

 

sumber data: kompas, tempo, kompas-kaltim, kaltimtoday, kontan

Read More

Infrastruktur Transportasi Kalimantan Timur

 

Tol Perdana Kalimantan

Kalimantan Timur kini menjadi perhatian seiring dengan pembangunan infrastruktur yang mendukung Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Jalan tol perdana di Kalimantan yang menghubungkan kota samarinda dan balikpapan terus dikembangkan. Proyek ini tidak hanya akan mempercepat aksesibilitas, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah kalimantan pada umumnya.
 

Penghubung Strategis
Tol perdana di Kalimantan ini dirancang untuk menghubungkan Balikpapan, Samarinda dan IKN, serta kota-kota lain di sekitarnya. Menurut laporan dari Konstruksimedia, tol ini akan mempersingkat waktu tempuh antara Balikpapan/Samarinda dan IKN, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat dan barang. Dengan adanya tol, perjalanan yang sebelumnya memakan waktu lama dapat dipangkas secara signifikan, memberikan dampak positif pada sektor transportasi dan logistik.

Pertumbuhan Ekonomi
Pembangunan tol ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Akses yang lebih baik akan menarik investasi baru, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan. Dengan meningkatnya konektivitas, para pelaku usaha dapat lebih mudah menjangkau pasar, serta meningkatkan efisiensi distribusi barang.

Bandara dan Transportasi Udara
Selain tol, pengembangan bandara juga menjadi bagian penting dari infrastruktur transportasi di Kalimantan Timur. Bandara di Balikpapan dan Samarinda berbenah untuk mendukung mobilitas ke IKN. Menurut Time News, bahkan landas pacu bandara IKN telah rampung dan siap digunakan. Hal ini akan meningkatkan kapasitas penerbangan dan memperkuat konektivitas udara antara IKN dengan kota-kota besar lainny.

Konsep Aerotropolis
Pengembangan bandara di IKN mengusung konsep Aerotropolis, yang mengintegrasikan bandara dengan kawasan bisnis dan permukiman. Ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi melalui aksesibilitas transportasi udara yang efisien. Dengan adanya bandara yang modern dan terintegrasi, Kalimantan Timur akan semakin menarik bagi investor dan wisatawan.

Sinergi Antara Tol dan Bandara
Sinergi antara pembangunan tol perdana dan bandara di Kalimantan Timur sangat penting untuk menciptakan sistem transportasi yang terintegrasi. Dengan adanya jalur darat yang cepat dan akses udara yang memadai, masyarakat akan mendapatkan manfaat langsung berupa kemudahan mobilitas. Ini juga akan berdampak pada sektor pariwisata, karena wisatawan dapat dengan mudah mengakses berbagai destinasi menarik di Kalimantan. Infrastruktur transportasi di Kalimantan Timur, melalui pembangunan tol perdana dan pengembangan bandara, akan menjadi pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Dengan konektivitas yang lebih baik, Kalimantan Timur berpotensi menjadi pusat pertumbuhan baru bagi Indonesia.

 

sumber: konstruksimedia, sapos, timesnews

Read More

Basuki : Anggaran IKN

 

Basuki

Baru-baru ini, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun untuk tahun 2025. Usulan ini tidak hanya penting untuk kelanjutan pembangunan, tetapi juga mencerminkan dinamika pengelolaan dana di proyek berskala besar ini.

Anggaran yang Disetujui dan Usulan Tambahan    
Dalam rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto, Basuki mengungkapkan bahwa anggaran untuk pembangunan IKN pada 2025-2029 telah disetujui sebesar Rp 48,8 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 6,3 triliun telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal. Namun, Basuki menekankan bahwa tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yudikatif dan legislatif. Dengan adanya tambahan dana ini, total anggaran yang akan digunakan untuk kegiatan dan program Otorita IKN pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar Rp 15 triliun. Angka ini diharapkan cukup untuk menyelesaikan berbagai proyek penting yang menjadi prioritas pemerintah.

Kebutuhan Infrastruktur yang Mendesak
Pembangunan IKN bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Proyek ini juga mencakup pembangunan infrastruktur yang mendukung fungsi legislatif dan yudikatif. Basuki menjelaskan bahwa tanpa tambahan anggaran, pembangunan gedung-gedung penting tersebut akan terhambat. Oleh karena itu, pengajuan tambahan dana menjadi langkah strategis untuk memastikan semua infrastruktur siap sebelum 2028, saat IKN dijadwalkan menjadi ibu kota politik Indonesia

Dampak Terhadap Perekonomian
Keputusan untuk mengalokasikan tambahan anggaran ini tidak hanya berdampak pada pembangunan fisik, tetapi juga pada perekonomian lokal. Investasi swasta yang sudah masuk ke IKN hingga September 2024 mencapai Rp 58,41 triliun. Ini menunjukkan bahwa banyak investor yang percaya pada potensi IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Dengan adanya tambahan anggaran, diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Meskipun anggaran telah disetujui dan tambahan diajukan, tantangan dalam pengelolaan dana tetap ada. Basuki menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran agar tidak terjadi pemborosan dan penyalahgunaan dana. Ini penting agar masyarakat dapat melihat hasil nyata dari investasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Usulan tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun oleh Basuki menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan proyek ini secara tepat waktu. Masyarakat perlu terus mengikuti perkembangan ini agar dapat memahami bagaimana dana publik digunakan demi kepentingan bersama.
 

sumber berita:

kompas 

tempo 

antara 

Read More