 |
| Inflasi di IKN |
Pada tahun 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 43,4 triliun untuk pembangunan IKN. Anggaran ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan infrastruktur yang mendukung kehidupan masyarakat. Namun, aliran duit negara yang besar ini juga harus diimbangi dengan pengendalian inflasi agar tidak mengganggu daya beli masyarakat. Menurut data terbaru, inflasi tahunan Indonesia pada Desember 2024 tercatat sebesar 1,57%, yang merupakan angka terendah dalam sejarah penghitungan inflasi di Indonesia.
Rendahnya tingkat inflasi ini menunjukkan bahwa pemerintah berhasil menjaga stabilitas harga, terutama pada sektor makanan dan kebutuhan pokok. Hal ini sangat penting mengingat IKN direncanakan menjadi pusat pemerintahan baru yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan inflasi yang terkendali, daya beli masyarakat tetap terjaga, sehingga mereka dapat menikmati manfaat dari pembangunan yang dilakukan.
Pengaruh Inflasi Terhadap Masyarakat
Inflasi yang rendah dapat menjadi sinyal positif bagi perekonomian, namun perlu diingat bahwa jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan upah atau penciptaan lapangan kerja, hal ini dapat berdampak negatif pada daya beli masyarakat. Ekonom memperingatkan bahwa meskipun inflasi rendah mencerminkan stabilitas harga, hal ini juga bisa menjadi indikasi lemahnya konsumsi domestik jika tidak ada pertumbuhan yang signifikan dalam pendapatan masyarakat. Dalam konteks IKN, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya fokus pada angka-angka anggaran, tetapi juga pada dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Realisasi anggaran sebesar Rp 43,4 triliun harus mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat agar mereka dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan tersebut.
Kebijakan Pemerintah dalam Mengendalikan Inflasi
Pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) terus berupaya menjaga inflasi dalam kisaran target 2,5% plus minus satu persen. Kebijakan moneter yang ketat dan pengawasan terhadap harga komoditas menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan inflasi tetap terkendali meskipun ada tekanan dari faktor eksternal seperti harga komoditas global. Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk domestik. Hal ini penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan.
Inflasi Daerah Penyangga IKN
Indeks Harga Konsumen (IHK) di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) pada bulan Desember 2024 yaitu berstatus sebagai angka inflasi yang lebih rendah dibandingkan inflasi nasional. Dua wilayah penyangga IKN, yaitu Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), di Kota Balikpapan mencapai 1,11 persen, sedangkan Kabupaten PPU mencatat inflasi tahunan sebesar 1,25 persen atau year on year (yoy). Sementara inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,57 persen dan inflasi gabungan dari empat kota di Provinsi Kalimantan Timur yang berada pada level 1,47 persen (yoy), terlhat bahwa inflasi di Balikpapan dan PPU relatif lebih terjaga.
Rendahnya tingkat inflasi ini menunjukkan bahwa pemerintah berhasil menjaga stabilitas harga, terutama pada sektor makanan dan kebutuhan pokok. Hal ini sangat penting mengingat IKN direncanakan menjadi pusat pemerintahan baru yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan inflasi yang terkendali, daya beli masyarakat tetap terjaga, sehingga mereka dapat menikmati manfaat dari pembangunan yang dilakukan.
Pengaruh Inflasi Terhadap Masyarakat
Inflasi yang rendah dapat menjadi sinyal positif bagi perekonomian, namun perlu diingat bahwa jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan upah atau penciptaan lapangan kerja, hal ini dapat berdampak negatif pada daya beli masyarakat. Ekonom memperingatkan bahwa meskipun inflasi rendah mencerminkan stabilitas harga, hal ini juga bisa menjadi indikasi lemahnya konsumsi domestik jika tidak ada pertumbuhan yang signifikan dalam pendapatan masyarakat. Dalam konteks IKN, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya fokus pada angka-angka anggaran, tetapi juga pada dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Realisasi anggaran sebesar Rp 43,4 triliun harus mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat agar mereka dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan tersebut.
Kebijakan Pemerintah dalam Mengendalikan Inflasi
Pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) terus berupaya menjaga inflasi dalam kisaran target 2,5% plus minus satu persen. Kebijakan moneter yang ketat dan pengawasan terhadap harga komoditas menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan inflasi tetap terkendali meskipun ada tekanan dari faktor eksternal seperti harga komoditas global. Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk domestik. Hal ini penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan.
Inflasi Daerah Penyangga IKN
Indeks Harga Konsumen (IHK) di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) pada bulan Desember 2024 yaitu berstatus sebagai angka inflasi yang lebih rendah dibandingkan inflasi nasional. Dua wilayah penyangga IKN, yaitu Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), di Kota Balikpapan mencapai 1,11 persen, sedangkan Kabupaten PPU mencatat inflasi tahunan sebesar 1,25 persen atau year on year (yoy). Sementara inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,57 persen dan inflasi gabungan dari empat kota di Provinsi Kalimantan Timur yang berada pada level 1,47 persen (yoy), terlhat bahwa inflasi di Balikpapan dan PPU relatif lebih terjaga.
sumber data: kompas, detik, tribunnews
0 comments:
Post a Comment