 |
| Biaya IKN |
Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro (28/6/2021) :
Perkiraan kasarnya, dari total dana sebesar Rp 466 triliun yang dibutuhkan, (pembiayaan dari) APBN hanya sekitar Rp 89,4 triliun. Lalu KPBU dan swasta Rp 253,4 triliun, sementara BUMN serta BUMD Rp 123,2 triliun
Polemik biaya proyek Ibu Kota Negara (IKN) telah menarik perhatian luas dari berbagai kalangan, dengan banyak pihak mempertanyakan kejelasan dan ketepatan alokasi anggaran dalam upaya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Biaya total yang diperkirakan untuk pembangunan IKN mencapai sekitar Rp 466 triliun, angka yang tidak sedikit dan menjadi sorotan di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih setelah pandemi.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama (published 04/01/2024) :
Pada satu sisi, Pemerintah dibatasi hanya 20 persen anggaran IKN Rp 466 trilliun yang berasal dari APBN, atau sebesar Rp 93,2 triliun. Demi memuluskan pembangunan infrastruktur dasar IKN, pagu awal Kementerian PUPR Tahun 2023 sebesar Rp 125,22 triliun mendapatkan tambahan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 5,61 triliun. Kita mengingatkan pemerintah bahwa hanya 20 persen anggaran IKN Rp 466 trilliun yang berasal dari APBN, sehingga jika ternyata investor tak kunjung juga bertambah di IKN, jangan terus tambah lagi anggaran infrastruktur dasar
Satu poin utama yang menjadi sumber kontroversi adalah komitmen pemerintah yang hanya berani menginvestasikan 19% (dibatasi 20%) dari total biaya tersebut, menciptakan keraguan di kalangan publik dan analis mengenai seberapa besar efek jangka panjang proyek ini terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Banyak yang mempertanyakan apakah dana yang dialokasikan akan mencukupi, serta bagaimana pemerintah akan menutupi kekurangan anggaran, terutama di saat seretnya investor untuk berpartisipasi dalam proyek skala besar ini. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperlihatkan bahwa meski minat investor terhadap Ibu Kota Negara (IKN) baru tergolong tinggi, realisasi investasi yang dilakukan masih jauh di bawah target yang ditetapkan.
Di samping angka-angka yang mencolok tersebut, ada keprihatinan mendalam yang muncul terkait kebutuhan anggaran untuk penguatan ekonomi yang belum sepenuhnya dianggarkan dalam rencana pembangunan IKN. Beberapa ahli dan aktivis mengingatkan bahwa alokasi dana yang berfokus pada infrastruktur fisik harus diseimbangkan dengan investasi dalam pengembangan sosial dan ekonomi lokal, serta dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap masyarakat yang terdampak.
Keberlanjutan proyek ini sangat bergantung pada transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kejelasan strategi pemerintah dalam menarik minat investasi swasta.
Tanpa adanya komitmen yang kuat dari sektor swasta, proyek IKN bisa menghadapi tantangan yang signifikan. Diskursus tentang biaya dan kabinet kebijakan ini, akhirnya, memberikan gambaran lebih besar tentang pentingnya perencanaan yang matang dan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi jangka panjang untuk Ibu Kota baru.
sumber bacaan:
ikn
pks
kompas
cnbcindonesia
Perkiraan kasarnya, dari total dana sebesar Rp 466 triliun yang dibutuhkan, (pembiayaan dari) APBN hanya sekitar Rp 89,4 triliun. Lalu KPBU dan swasta Rp 253,4 triliun, sementara BUMN serta BUMD Rp 123,2 triliun
Polemik biaya proyek Ibu Kota Negara (IKN) telah menarik perhatian luas dari berbagai kalangan, dengan banyak pihak mempertanyakan kejelasan dan ketepatan alokasi anggaran dalam upaya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Biaya total yang diperkirakan untuk pembangunan IKN mencapai sekitar Rp 466 triliun, angka yang tidak sedikit dan menjadi sorotan di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih setelah pandemi.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama (published 04/01/2024) :
Pada satu sisi, Pemerintah dibatasi hanya 20 persen anggaran IKN Rp 466 trilliun yang berasal dari APBN, atau sebesar Rp 93,2 triliun. Demi memuluskan pembangunan infrastruktur dasar IKN, pagu awal Kementerian PUPR Tahun 2023 sebesar Rp 125,22 triliun mendapatkan tambahan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 5,61 triliun. Kita mengingatkan pemerintah bahwa hanya 20 persen anggaran IKN Rp 466 trilliun yang berasal dari APBN, sehingga jika ternyata investor tak kunjung juga bertambah di IKN, jangan terus tambah lagi anggaran infrastruktur dasar
Satu poin utama yang menjadi sumber kontroversi adalah komitmen pemerintah yang hanya berani menginvestasikan 19% (dibatasi 20%) dari total biaya tersebut, menciptakan keraguan di kalangan publik dan analis mengenai seberapa besar efek jangka panjang proyek ini terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Banyak yang mempertanyakan apakah dana yang dialokasikan akan mencukupi, serta bagaimana pemerintah akan menutupi kekurangan anggaran, terutama di saat seretnya investor untuk berpartisipasi dalam proyek skala besar ini. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperlihatkan bahwa meski minat investor terhadap Ibu Kota Negara (IKN) baru tergolong tinggi, realisasi investasi yang dilakukan masih jauh di bawah target yang ditetapkan.
Di samping angka-angka yang mencolok tersebut, ada keprihatinan mendalam yang muncul terkait kebutuhan anggaran untuk penguatan ekonomi yang belum sepenuhnya dianggarkan dalam rencana pembangunan IKN. Beberapa ahli dan aktivis mengingatkan bahwa alokasi dana yang berfokus pada infrastruktur fisik harus diseimbangkan dengan investasi dalam pengembangan sosial dan ekonomi lokal, serta dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap masyarakat yang terdampak.
Keberlanjutan proyek ini sangat bergantung pada transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kejelasan strategi pemerintah dalam menarik minat investasi swasta.
Tanpa adanya komitmen yang kuat dari sektor swasta, proyek IKN bisa menghadapi tantangan yang signifikan. Diskursus tentang biaya dan kabinet kebijakan ini, akhirnya, memberikan gambaran lebih besar tentang pentingnya perencanaan yang matang dan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi jangka panjang untuk Ibu Kota baru.
sumber bacaan:
ikn
pks
kompas
cnbcindonesia
