Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang berjalan masif menyisakan tantangan besar di wilayah penyangganya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa Balikpapan—sebagai kota penyangga utama yang seharusnya modern—justru masih mengalami krisis air bersih kritis.
"Kemarin saya berkunjung ke Balikpapan. Kota besar yang seharusnya modern dan menjadi penyangga IKN itu ternyata masih kesulitan air bersih," ujar AHY. Menurutnya, warga setempat bahkan harus bergiliran untuk mendapatkan pasokan air baku. Kondisi ini mencerminkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar di kota besar pun belum sepenuhnya tercukupi. AHY mencatat baru sekitar 62–68 persen rumah tangga di sana yang menikmati akses air bersih memadai.
Keterbatasan ini memaksa sebagian besar masyarakat dan pelaku usaha beralih ke air tanah, yang berisiko memicu penurunan permukaan tanah (land subsidence). AHY memaparkan bahwa penggunaan air tanah didominasi oleh sektor usaha, dengan rincian 70 persen pada pengusaha mikro, 80 persen pada usaha kecil dan sedang, serta mencapai 90 persen pada pelaku usaha besar.
Ironi serupa juga dirasakan langsung oleh masyarakat di lingkar luar KIPP IKN, salah satunya di Desa Telemow, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Selain didera konflik lahan dan kerusakan jalan akses, warga desa setempat hingga kini masih kesulitan mengakses air bersih. Warga menilai ada ketimpangan mencolok antara kemegahan proyek IKN dengan pemenuhan hak-hak dasar komunitas lokal.
Kesenjangan ini menjadi bahasan utama dalam observasi dan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Youth Rising for Green and Just Energy Sovereignty (YOU-RINGS)—program bentukan Institut Hijau Indonesia—di Kantor Kemenko 3 IKN pada Kamis (24/9/2026).
Ketua YOU-RINGS Kaltim, Muhammad Nathan Syah Putra, menegaskan bahwa Desa Telemow sengaja dipilih sebagai fokus kajian karena menjadi potret nyata dampak ketimpangan pembangunan tersebut. "Pembangunan IKN sangat masif, tetapi daerah di sekitarnya masih tertinggal jauh. Oleh karena itu, Desa Telemow menjadi prioritas kami untuk menyuarakan persoalan dan hak-hak masyarakat yang terabaikan," pungkas Nathan.
sumber bacaan: detik , tirto, koran-kaltim
"Kemarin saya berkunjung ke Balikpapan. Kota besar yang seharusnya modern dan menjadi penyangga IKN itu ternyata masih kesulitan air bersih," ujar AHY. Menurutnya, warga setempat bahkan harus bergiliran untuk mendapatkan pasokan air baku. Kondisi ini mencerminkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar di kota besar pun belum sepenuhnya tercukupi. AHY mencatat baru sekitar 62–68 persen rumah tangga di sana yang menikmati akses air bersih memadai.
Keterbatasan ini memaksa sebagian besar masyarakat dan pelaku usaha beralih ke air tanah, yang berisiko memicu penurunan permukaan tanah (land subsidence). AHY memaparkan bahwa penggunaan air tanah didominasi oleh sektor usaha, dengan rincian 70 persen pada pengusaha mikro, 80 persen pada usaha kecil dan sedang, serta mencapai 90 persen pada pelaku usaha besar.
Ironi serupa juga dirasakan langsung oleh masyarakat di lingkar luar KIPP IKN, salah satunya di Desa Telemow, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Selain didera konflik lahan dan kerusakan jalan akses, warga desa setempat hingga kini masih kesulitan mengakses air bersih. Warga menilai ada ketimpangan mencolok antara kemegahan proyek IKN dengan pemenuhan hak-hak dasar komunitas lokal.
Kesenjangan ini menjadi bahasan utama dalam observasi dan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Youth Rising for Green and Just Energy Sovereignty (YOU-RINGS)—program bentukan Institut Hijau Indonesia—di Kantor Kemenko 3 IKN pada Kamis (24/9/2026).
Ketua YOU-RINGS Kaltim, Muhammad Nathan Syah Putra, menegaskan bahwa Desa Telemow sengaja dipilih sebagai fokus kajian karena menjadi potret nyata dampak ketimpangan pembangunan tersebut. "Pembangunan IKN sangat masif, tetapi daerah di sekitarnya masih tertinggal jauh. Oleh karena itu, Desa Telemow menjadi prioritas kami untuk menyuarakan persoalan dan hak-hak masyarakat yang terabaikan," pungkas Nathan.
sumber bacaan: detik , tirto, koran-kaltim
