Bukan Sekadar Megah, Ini Bukti Konstruksi IKN Super Kokoh dari Pantauan BMKG

 

bangunan tahan gempa

Banyak masyarakat yang bertanya-tanya, apakah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) aman dari ancaman gempa bumi? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) membawa kabar baik: semua bangunan di IKN sudah dirancang super kuat dan mampu menahan guncangan gempa hingga magnitudo 7,5.

Kepala Stasiun Geofisika BMKG Balikpapan, Rasmid, menjelaskan bahwa rancangan ini dibuat bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak awal. Tujuannya jelas, yaitu memberikan rasa aman jangka panjang bagi seluruh warga yang nantinya tinggal di sana.

"Kekuatan bangunannya sengaja dilebihkan. Jadi, kalau seandainya ada gempa berkekuatan magnitudo 7,0 hingga 7.5 dari jarak dekat, bangunan di IKN dipastikan akan tetap kokoh berdiri dan tidak ada masalah," kata Rasmid.

Lalu, apa rahasia di balik ketangguhan bangunan-bangunan di IKN? Yuk, kita bedah lewat dua alasan sederhana berikut ini:

1. IKN Berada di 'Zona Aman' Gempa

Kabar baiknya, hasil pantauan radar BMKG menunjukkan bahwa Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN tidak dilewati atau dipotong oleh jalur retakan bumi (sesar aktif) besar. Ibarat membangun rumah, pondasi IKN berada di atas tanah yang stabil dan tidak berada tepat di atas garis retakan.

Namun, BMKG tidak mau lengah. Di sekitar wilayah Kalimantan Timur, masih ada dua tetangga sesar yang aktif, yaitu Sesar Meratus (di Kabupaten Paser) dan Sesar Adang. Karena posisinya yang bertetangga inilah, kekuatan bangunan di IKN sengaja dinaikkan standarnya demi meredam getaran yang mungkin merembet dari luar area.

2. Pakai 'Rontgen' Tanah Sebelum Membangun

 

Sebelum tiang pancang pertama ditanam, BMKG sudah melakukan "rontgen" atau cek laboratorium mendalam terhadap tanah di IKN. Metode ini disebut dengan kajian mikrozonasi.

Lewat cara ini, para ahli bisa tahu persis isi di dalam perut bumi IKN, mulai dari:

• Jenis dan karakteristik tanahnya.
• Seberapa goyang tanah tersebut jika terkena getaran.
• Di kedalaman berapa meter batuan yang rapuh berada.

Data rontgen tanah inilah yang menjadi panduan wajib bagi para kontraktor untuk menentukan seberapa tebal semen, seberapa kuat besi, dan seberapa dalam pondasi setiap gedung yang dibangun di IKN.

Dengan kombinasi lokasi yang aman dan konstruksi yang berbasis sains, masyarakat tidak perlu cemas. IKN dibangun bukan hanya untuk terlihat megah, tetapi juga sebagai kota modern yang siap melindungi penghuninya dari bencana geologi di masa depan.

sumber bacaan: tribunnews, kaltimkita, disway

Read More

Bukan Cuma Wacana! Proyek IKN Tembus Rp72 Triliun, Investor Asing Mulai Rebutan Kavling

 

investasi  ikn 

Arus investasi ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menguat. Hingga Juli 2026, total investasi yang masuk ke ibu kota baru Indonesia ini telah mencapai Rp72,39 triliun. Berdasarkan data Otorita IKN (OIKN), struktur permodalan tersebut ditopang oleh investasi swasta murni sebesar Rp60,29 triliun serta investasi fasilitas publik dan penugasan kementerian/lembaga sebesar Rp12,10 triliun. Keberhasilan ini mencerminkan tingginya kepercayaan pasar terhadap keberlanjutan proyek strategis nasional tersebut.

Ibu Kota Nusantara tidak lagi diposisikan semata sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Seiring percepatan pembangunan infrastruktur dan hadirnya berbagai fasilitas publik modern, Nusantara kini diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, destinasi wisata kelas dunia, sekaligus magnet investasi yang menopang transformasi ekonomi nasional. Pembangunan IKN sejak awal memang dirancang dengan pendekatan berbeda. Pemerintah menempatkan Nusantara sebagai smart forest city yang memadukan tata kota modern, teknologi digital, keberlanjutan lingkungan, dan ekonomi hijau. Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari berdirinya gedung-gedung pemerintahan, tetapi juga dari kemampuan kawasan tersebut menarik investasi swasta dalam skala besar.

Tahun 2026 menjadi tonggak sejarah krusial bagi IKN seiring masuknya realisasi konkret dari Penanaman Modal Asing (PMA). Dari total porsi investasi swasta murni sebesar Rp60,29 triliun, investor domestik (PMDN) masih mendominasi sebesar Rp51,54 triliun (85,5%) melalui keterlibatan 64 Perjanjian Kerja Sama (PKS). Sementara itu, porsi investasi asing murni (PMA) telah menyumbang sebesar Rp8,75 triliun (14,5%) yang diikat lewat 11 PKS. Kehadiran investor internasional dari negara mitra seperti Tiongkok, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Rusia, Malaysia, dan Singapura ini tidak lagi sekadar komitmen di atas kertas, melainkan sudah memasuki tahap konstruksi fisik (groundbreaking) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Peran pelaku usaha global ini difokuskan pada penguatan sektor hunian modern, kawasan penggunaan campuran (mixed-use), serta fasilitas komersial skala internasional. Salah satu proyek perdana yang mulai dibangun adalah kawasan terpadu oleh PT Star Bright International Investment (PMA asal Tiongkok) senilai Rp1,25 triliun yang mencakup kompleks apartemen, area ritel, dan perkantoran. Disusul kemudian oleh PT Dian Jaya Indonesia (PMA asal Korea Selatan) yang menanamkan modal jumbo untuk membangun perkantoran, hotel, dan apartemen mewah. Masuknya modal asing ini menjadi stimulus kuat yang mempercepat pembentukan populasi perkotaan yang mandiri.

Selain investasi komersial, fondasi pelayanan dasar di Nusantara diperkuat oleh dana fasilitas publik dan penugasan kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp12,10 triliun. Alokasi dana non-APBN ini disalurkan melalui 15 penugasan instansi pemerintah untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur sosial, antara lain:

Fasilitas Kesehatan Dasar: Pembangunan klinik bersama, puskesmas terpadu, dan pusat penanganan epidemi.

Infrastruktur Energi Hijau: Pengadaan jaringan distribusi utilitas bawah tanah berskala kota dan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).

Fasilitas Umum & Ruang Sosial: Pembangunan pusat olahraga komunitas (sports center), fasilitas penunjang bagi pelaku UMKM kawasan, serta taman ramah anak.

Hunian Berpenghasilan Rendah: Penyediaan infrastruktur dasar pendukung untuk proyek rumah susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Berbeda dengan ibu kota konvensional, IKN menawarkan pengalaman baru melalui perpaduan kawasan hijau, teknologi, budaya, dan keberlanjutan. Penyelenggaraan berbagai agenda nasional maupun internasional, termasuk kegiatan Meeting, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE), diyakini akan memperkuat posisi Nusantara sebagai destinasi baru Indonesia. Selain itu, kawasan konservasi, ruang terbuka hijau, pusat kebudayaan, sports tourism, wellness tourism, jalur sepeda, hingga kegiatan masyarakat seperti fun run dinilai mampu menjadi daya tarik wisata yang berkelanjutan.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan nilai aset IKN terus bertambah seiring percepatan pembangunan sepanjang 2025. Hingga 31 Desember 2025, total aset yang tercatat dalam neraca OIKN mencapai Rp71,96 triliun, atau meningkat Rp13,59 triliun dibandingkan posisi akhir 2024 yang sebesar Rp63,35 triliun.

Menurut Basuki, kenaikan tersebut mencerminkan laju pembangunan fisik di kawasan ibu kota baru yang terus berlangsung. "Total aset dalam neraca Otorita IKN per 31 Desember 2025 sebesar Rp71,96 triliun, naik Rp13,59 triliun dari total aset tahun 2024 sebesar Rp63,35 triliun. Kenaikan ini menunjukkan akselerasi pembangunan fisik di IKN sepanjang tahun 2025," kata Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/7/2026).

sumber bacaan: kompas-istagram, cnn-indonesia, kompas-72T, majalah-lintas, cnbc-indonesia

Read More

Bukan Main! PLN Siapkan Cadangan Ratusan Megawatt dan Armada Tempur demi Amankan Listrik Kaltim-IKN

 

pln periksa gis4 ikn

Menjaga lampu tetap menyala di IKN tentu bukan perkara mudah, tapi PLN punya cara tersendiri untuk memastikannya. Mari kita intip bagaimana kesiapan sistem kelistrikan di Kalimantan Timur, Utara, hingga kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) menyambut beban puncak (hari besar di tahun 2026).

Mengawal Terang dari Ramadan hingga Idul Fitri
Bayangkan suasana hangat berkumpul bersama keluarga saat Lebaran, tanpa perlu khawatir tiba-tiba listrik padam. Kenyamanan inilah yang sedang dikawal ketat oleh PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (UID Kaltimra). Sepanjang masa siaga dari 12 hingga 31 Maret 2026, PLN menerjunkan 1.210 personel yang berjaga siang dan malam. Kesiapan ini mencakup seluruh wilayah Kaltim dan Kaltara, termasuk mengamankan pasokan listrik untuk jantung pemerintahan baru, Kota Nusantara (IKN).

Secara hitungan angka, masyarakat bisa bernapas lega. Saat Idul Fitri nanti, beban puncak listrik diperkirakan menyentuh 804,8 MW. Sementara itu, kemampuan pasokan sistem PLN jauh di atasnya, yaitu mencapai 976,6 MW. Artinya, ada cadangan daya aman sebesar 171,8 MW yang siap mengantisipasi lonjakan kebutuhan.

Pasukan dan "Senjata" Pendukung di Lapangan
Komitmen PLN tidak hanya sekadar menyiagakan manusia, tetapi juga membekali mereka dengan "senjata" pendukung yang mumpuni di lapangan. Untuk memastikan tidak ada kedipan listrik yang mengganggu ibadah warga, PLN menyiagakan:

• 29 unit UPS (Uninterruptible Power Supply) sebagai back-up instan.
• 37 unit Unit Gardu Bergerak (UGB) untuk mobilitas daya cepat.
• 13 unit Unit Kabel Bergerak (UKB).

Pergerakan para petugas di lapangan pun didukung oleh armada yang tangguh: 2 unit crane, 87 mobil operasional, dan 62 sepeda motor siap menembus berbagai medan demi gerak cepat jika terjadi gangguan.

Menggandeng Hukum, Membangun Infrastruktur Aman
Membangun jaringan listrik skala besar untuk IKN dan kota-kota penyangganya tentu butuh payung hukum yang kuat agar semuanya berjalan lurus sesuai aturan. Oleh karena itu, PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (PLN UIP KLT) merapat ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Lewat sebuah audiensi hangat di Samarinda pada 16 Juli 2026, kedua pihak sepakat memperkuat sinergi. Tujuannya satu: memastikan seluruh proyek percepatan infrastruktur kelistrikan di IKN dibangun secara transparan, akuntabel, dan bebas dari kendala hukum.

Inspeksi Jantung Listrik IKN: Melongok GIS 4
Mundur sedikit ke bulan Juni, tepatnya pada hari Jumat, 19 Juni 2026, tim PLN UIP KLT juga sempat turun ke lapangan untuk memeriksa salah satu infrastruktur paling krusial di Ibu Kota Nusantara, yaitu Gas Insulated Switchgear (GIS) 4 IKN. Bisa dibilang, GIS 4 ini adalah salah satu "jantung" distribusi listrik di kawasan inti IKN. Karena fasilitas penting ini masih dalam masa garansi, PLN melakukan monitoring dan evaluasi berkala yang super ketat. Semua komponen diperiksa detail demi memastikan fungsinya berada dalam performa 100% sesuai standar kualitas tertinggi PLN.

Melalui kombinasi kesiapan personel, pasokan daya yang melimpah, aspek hukum yang bersih, hingga perawatan teknologi mutakhir, PLN sedang merajut cerita tentang masa depan energi Kalimantan yang andal dan tak pernah padam.

sumber bacaan: antara-personel, antara-kejati, ibu-kota-kini

Read More

Peringatan HUT RI ke-81

 

presiden di ikn

Presiden Prabowo Subianto untuk sementara waktu sudah konkret soal lokasi peringatan dari Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Jakarta masih menjadi pilihannya ketimbang dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa  lokasi pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan tahun ini masih akan digelar di Jakarta. IKN tidak dilirik untuk kedua kalinya, padahal merupakan proyek strategis Nasional.

Pemerintah kini tengah mematangkan seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-81 RI. Berbagai rapat koordinasi telah dilakukan untuk memastikan seluruh agenda berjalan lancar. Pernyataan tersebut memperpanjang daftar agenda nasional yang belum dipindahkan ke IKN. Padahal Jokowi sebelumnya memproyeksikan proyeknya tersebut menjadi pusat pemerintahan baru sekaligus lokasi berbagai kegiatan kenegaraan.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Purbaya Yudhi Sadewa juga sempat menyebut sejumlah agenda besar seperti pusat finansial nasional berpotensi tidak digelar di IKN. Hal itu karena kondisi kawasan tersebut masih relatif sepi.

Selain upacara kenegaraan, pemerintah tengah menyusun konsep perayaan yang memungkinkan keterlibatan masyarakat secara lebih luas dan tidak hanya berpusat pada kegiatan di lingkungan Istana. Pemerintah juga mengevaluasi pola pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar kesempatan berpartisipasi tidak hanya diberikan kepada kelompok binaan tertentu, tetapi dapat menjangkau lebih banyak pelaku UMKM secara merata. Terkait jumlah masyarakat yang akan diundang mengikuti perayaan di lingkungan Istana,  Prasetyo mengatakan pemerintah masih melakukan penghitungan dan menyesuaikannya dengan konsep akhir pelaksanaan HUT ke-81 RI.


sumber berita: warta-ekonomi, media-indonesia

Read More

170 Proyek Berkualitas di IKN

 

ngebut

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) terus mempercepat pembangunan fisik Tahap II. Katanya untuk mewujudkan target IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028. Untuk memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai target, Otorita IKN rutin memonitoring dan evaluasi bersama swasta/investor, kementerian/lembaga, penyedia jasa konstruksi, penyedia jasa konsultan konstruksi serta manajemen konstruksi induk.

Melalui APBN (oleh Kementerian) yang dikelola Otorita IKN, ada 40 paket pekerjaan fisik. rinciannya 9 paket telah selesai di 2025, 15 paket dalam tahap konstruksi, dan 16 paket dalam tahap persiapan lelang. Pembangunan yang didanai APBN tidak hanya dilaksanakan Otorita IKN. Tapi didukung Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dari skema investasi swasta, hingga saat ini 67 pelaku usaha telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). Dari jumlah tersebut, 9 proyek telah selesai dibangun, sementara 6 proyek sedang memasuki tahap konstruksi. Di antaranya Kampus Universitas Gunadarma Nusantara, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Teras by Plataran, Apartemen PT Star Bright International Investment, Kawasan Campuran PT Fajar Maju Karya Gemilang, dan Apartemen PT Dian Jaya Indonesia.

Adapun melalui skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha), terdapat 13 proyek prakarsa, yang terdiri atas 7 sektor hunian dan 6 sektor jalan. Dalam waktu dekat, skema ini akan memasuki tahap pembangunan 108 unit rumah tapak yang diprakarsai PT Intiland Development Tbk dan 8 menara rumah susun yang diprakarsai PT Nindya Karya.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengingatkan seluruh pihak untuk tetap memprioritaskan aspek keselamatan kerja serta menjaga standar mutu pembangunan. 170 proyek di IKN baik yang sudah selesai maupun dalam proses pembangunan, semua mengutamakan kualitas guna menjamin keselamatan penghuni, efisiensi energi, mendukung ekonomi jangka panjang, dan manfaat lain.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono:

K3 kita harus lebih ketat lagi. Kecelakaan bisa saja terjadi, tetapi harus kita minimalkan. Kita bekerja cepat, tetapi tetap aman dan nyaman. Target kita adalah 2028. Tiga pilar pembangunan IKN tetap menjadi pegangan, yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan

Dalam melakukan pekerjaan tersebut, OIKN bergerak cepat agar target 2028 tuntas dapat tercapai, tetapi percepatan tersebut tetap dilakukan secara aman dan nyaman dengan mengacu pada tiga pilar pembangunan yaitu kualitas, estetika, dan lingkungan keberlanjutan. Sedangkan untuk memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai target, OIKN secara rutin memantau dan evaluasi bersama swasta/investor, kementerian/lembaga, penyedia jasa konstruksi, penyedia jasa konsultan konstruksi serta manajemen konstruksi induk.

sumber berita: katakaltim, kompas, koran-jakarta

Read More

Pembebasan Lahan Jalan Tol

 

pebebasan lahan

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat progres pembangunan Jalan Tol Penghubung Balikpapan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menyentuh angka 87 persen per Juni 2026. Hingga akhir tahun, BBPJN Kaltim menargetkan progres pembangunan jalan bebas hambatan ini mencapai 90,80 persen. Kendati menunjukkan grafik positif, proyek bebas hambatan ini masih dihadapkan pada problem klasik, yakni pembebasan lahan, khususnya pada Tol Seksi 1B Segmen Bandara Sepinggan-Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam).

Kepala Satuan Kerja IKN 2 BBPJN Kaltim, Alfin Jerry:

Lambatnya progres ini disebabkan oleh proses verifikasi lapangan yang rumit. Tim banyak menemukan kasus tumpang tindih kepemilikan lahan di lapangan, ditambah lagi jalurnya melintasi kawasan padat penduduk di Balikpapan

Sementara itu Kantor Pertanahan Kota Balikpapan kembali menunjukkan peran aktifnya dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur strategis nasional. Hal ini terlihat melalui partisipasinya dalam Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian dan Penyampaian Nilai Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) Seksi 1B segmen Bandara Sepinggan–Jalan Tol Balikpapan–Samarinda, yang digelar pada Rabu (15/7/2026) di Kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur.

Mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2021, pihak yang berhalangan hadir dapat memberikan kuasa kepada pihak lain. Sementara itu, pihak yang telah diundang secara patut hingga tiga kali namun tidak hadir dan tidak memberikan kuasa, dianggap menyetujui bentuk ganti kerugian yang ditetapkan dan akan dilanjutkan ke tahap konsinyasi.

Dalam forum tersebut, para narasumber menegaskan bahwa musyawarah merupakan tahapan krusial dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Melalui mekanisme ini, masyarakat mendapatkan penjelasan secara terbuka mengenai bentuk ganti kerugian dan besaran nilai yang telah ditetapkan oleh tim penilai independen sesuai ketentuan perundang-undangan. Tak hanya sebagai forum penyampaian informasi, musyawarah juga menjadi ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan maupun tanggapan atas hasil penilaian. Pendekatan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mengedepankan prinsip transparansi serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat dalam setiap tahapan pengadaan tanah.

sumber berita: kompas, focusborneo

Read More

Dampak Pada Ekonomi Kaltim

 

ekonomi kaltim

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyatakan pembangunan IKN telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Selain membangun infrastruktur dan kawasan pemerintahan baru, proyek strategis nasional tersebut dinilai mampu menggerakkan aktivitas ekonomi, menarik  investasi, serta menciptakan efek berganda bagi daerah sekitar. Berdasarkan kajian dampak ekonomi pembangunan IKN Tahap I periode 2022–2024, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebagai wilayah inti pembangunan mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 19,9 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Timur. Sementara itu, secara regional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur juga tercatat 3,7 persen lebih tinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Kalimantan.

IKN bukan sekadar kumpulan gedung yang sedang tumbuh. Tapi merupakan denyut nadi yang mulai merambat, mengalirkan kehidupan baru ke setiap sudut tanah yang disentuhnya. Perkembangan pembangunan di sana terus menjalin ikatan tak terputus antara wilayah inti dan daerah penyangga, antara rencana besar dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pertengahan Juli 2026, sebuah perusahaan penanaman modal asing pertama memulai pembangunan fisik. Perusahaan itu resmi meletakkan fondasi proyek kawasan terpadu senilai Rp1,25 triliun di Sub Wilayah Pengembangan 1B Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Di lahan seluas 15.501 meter persegi yang terletak persis di jantung kawasan pemerintahan, proyek yang dikerjasamakan dengan mitra asal Tiongkok ini akan menghadirkan hunian, tempat usaha, dan ruang kerja yang dirancang sejalan dengan prinsip kelestarian alam Nusantara. Apartemen dengan beragam ukuran unit, restoran yang menyajikan keragaman rasa, area ritel yang hidup, serta ruang terbuka hijau yang menyejukkan,  disusun menjadi satu kesatuan yang tak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal atau beraktivitas, melainkan juga cerminan wajah kota baru yang ramah dan berkelanjutan.

Dampak kehadiran ibu kota baru tak berhenti pada deretan bangunan yang menjulang di kawasan inti IKN. Dampaknya terus bergerak hingga daerah lain di sekitarnya, seperti Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang sebagian besar wilayahnya menjadi tempat berdirinya Kota Nusantara. Secara keseluruhan, hingga pertengahan Juli 2026, realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak telah menyentuh angka Rp34 miliar atau 30,48 persen dari total target Rp112,2 miliar. Jika digabung dengan sasaran retribusi daerah sebesar Rp81 miliar, Pemerintah Kabupaten PPU menargetkan total pendapatan asli daerah mencapai Rp210,9 miliar pada akhir tahun ini.

Sementara hingga saat ini, Kalimantan Timur tetap menjadi lokomotif utama yang menyerap energi pembangunan paling besar dari IKN, sekaligus menjadi contoh bagaimana sebuah perubahan besar mampu mengubah peta pertumbuhan ekonomi sebuah pulau secara menyeluruh.

sumber berita: konstruksi-media, antara

Read More