![]() |
| patroli karhutla |
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memperketat pengawasan dan mempercepat respons penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) guna melindungi wilayah penyangga serta kawasan inti Ibu Kota Nusantara (IKN). Langkah taktis ini diambil menyusul instruksi langsung Presiden RI Prabowo Subianto yang memberi perhatian penuh terhadap antisipasi dampak kekeringan akibat fenomena El Nino di Pulau Kalimantan.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan, penugasan jajaran tinggi TNI dan Polri oleh Presiden ke setiap provinsi menjadi dorongan kuat bagi daerah untuk memperketat pencegahan di lapangan. Sebagai bentuk keseriusan, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita bersama Komandan Korps Brimob Polri Komjen Pol. Ramdani Hidayat meninjau langsung situasi di lapangan.
Keduanya memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla di Base Ops Lanud Balikpapan, Sabtu (22/8/2026). Pertemuan strategis tersebut dihadiri oleh jajaran Forkopimda dan instansi teknis, termasuk Otorita IKN, Kodam VI/Mulawarman, Polda Kaltim, BPBD, Basarnas, serta BMKG Balikpapan.
Sinergi Lintas Sektor Amankan 8 Juta Hektare Hutan
Di lini depan pencegahan, Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim memperkuat sinergi dengan TNI, Polri, dan Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan untuk mengintensifkan patroli. Fokus utama patroli gabungan ini adalah memantau titik rawan kebakaran sekaligus menindak aktivitas ilegal di dalam kawasan hutan.
"Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian sekira delapan juta hektare kawasan hutan di Kaltim," ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kehutanan Kaltim, Rusmadi, di Samarinda.
Rusmadi memaparkan bahwa luasnya kawasan hutan yang harus diawasi tidak sebanding dengan jumlah personel Polisi Kehutanan (Polhut) di Kaltim yang saat ini hanya berjumlah 94 orang. Oleh karena itu, pelibatan aktif pemerintah kabupaten/kota, aparat penegak hukum, dan masyarakat mutlak diperlukan untuk menutup keterbatasan personel tersebut.
Antisipasi Puluhan Titik Panas
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim terus memperkuat respons cepat tim gabungan di lapangan guna meredam potensi penumpukan material kering yang mudah terbakar. Berdasarkan data pemantauan cuaca, sempat terdeteksi sebanyak 24 titik panas (hotspot) yang tersebar di sejumlah kabupaten pada 21 Agustus 2026.
Kepala Pelaksana BPBD Kaltim, Buyung Dodi Gunawan, memastikan seluruh tim siaga darurat di daerah telah dikerahkan ke titik-titik koordinat tersebut untuk melakukan pengecekan lapangan (groundchecking) dan pemadaman dini sebelum api meluas ke area yang lebih masif.
sumber bacaan: kaltimprov, antara, borneo-flash
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan, penugasan jajaran tinggi TNI dan Polri oleh Presiden ke setiap provinsi menjadi dorongan kuat bagi daerah untuk memperketat pencegahan di lapangan. Sebagai bentuk keseriusan, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita bersama Komandan Korps Brimob Polri Komjen Pol. Ramdani Hidayat meninjau langsung situasi di lapangan.
Keduanya memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla di Base Ops Lanud Balikpapan, Sabtu (22/8/2026). Pertemuan strategis tersebut dihadiri oleh jajaran Forkopimda dan instansi teknis, termasuk Otorita IKN, Kodam VI/Mulawarman, Polda Kaltim, BPBD, Basarnas, serta BMKG Balikpapan.
Sinergi Lintas Sektor Amankan 8 Juta Hektare Hutan
Di lini depan pencegahan, Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim memperkuat sinergi dengan TNI, Polri, dan Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan untuk mengintensifkan patroli. Fokus utama patroli gabungan ini adalah memantau titik rawan kebakaran sekaligus menindak aktivitas ilegal di dalam kawasan hutan.
"Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian sekira delapan juta hektare kawasan hutan di Kaltim," ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kehutanan Kaltim, Rusmadi, di Samarinda.
Rusmadi memaparkan bahwa luasnya kawasan hutan yang harus diawasi tidak sebanding dengan jumlah personel Polisi Kehutanan (Polhut) di Kaltim yang saat ini hanya berjumlah 94 orang. Oleh karena itu, pelibatan aktif pemerintah kabupaten/kota, aparat penegak hukum, dan masyarakat mutlak diperlukan untuk menutup keterbatasan personel tersebut.
Antisipasi Puluhan Titik Panas
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim terus memperkuat respons cepat tim gabungan di lapangan guna meredam potensi penumpukan material kering yang mudah terbakar. Berdasarkan data pemantauan cuaca, sempat terdeteksi sebanyak 24 titik panas (hotspot) yang tersebar di sejumlah kabupaten pada 21 Agustus 2026.
Kepala Pelaksana BPBD Kaltim, Buyung Dodi Gunawan, memastikan seluruh tim siaga darurat di daerah telah dikerahkan ke titik-titik koordinat tersebut untuk melakukan pengecekan lapangan (groundchecking) dan pemadaman dini sebelum api meluas ke area yang lebih masif.
sumber bacaan: kaltimprov, antara, borneo-flash












