Laris Manis! Baru Dibangun, 100+ Apartemen Investor China di IKN Sudah Dipesan

 

diorder 100 unit

Proyek properti swasta murni di Ibu Kota Nusantara (IKN) langsung diserbu pembeli. Kawasan terpadu (mixed-use) senilai Rp1,25 triliun garapan PT Star Bright International Investment (investor asal China) mencatatkan pemesanan lebih dari 100 unit apartemen meski konstruksinya baru berjalan.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengaku kaget melihat tingginya animo pasar. "Investasi swasta ini menggembirakan. Star Bright dari China sekarang apartemennya sudah dipesan orang lebih dari 100 unit. Ini surprise," ungkap Basuki di City Hall IKN, Jumat (14/8).

Fakta Penting Proyek:

• Lokasi Strategis: Sub WP 1B KIPP IKN, menghadap langsung ke Istana Negara, gedung yudikatif, dan legislatif.
• Fasilitas Kawasan: Lahan 15.501 m² mencakup 4 menara apartemen, area perkantoran, ritel, dan restoran.
• Kolaborasi: Raksasa konstruksi Sichuan (Zhongda Jiancheng Group) berkolaborasi langsung dengan kontraktor lokal Kalimantan Timur.
• Garis Waktu: Groundbreaking telah dimulai sejak 15 Juli 2026 dan ditargetkan selesai bertahap hingga tahun 2028.

sumber bacaan: kumparan, investor-trust, detik

Read More

Pimpin Upacara HUT ke-81 RI di IKN, Basuki Hadimuljono Kenakan Baju Adat Kutai

 

upacara bendera

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memimpin upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Plaza Seremoni IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (17/8/2026). Bertindak sebagai inspektur upacara dengan pakaian adat Kutai, Basuki membuka prosesi bertema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” ini pukul 07.30 WITA.

Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, menyebutkan bahwa upacara pengibaran bendera diikuti 3.500 peserta, sementara upacara penurunan sore hari dihadiri 2.500 peserta. Perayaan ini juga dimeriahkan oleh tari kolosal dan persembahan seni, serta menyediakan area khusus bagi masyarakat yang ingin menonton langsung.

Untuk menyukseskan operasional pengisi acara di kedua sesi tersebut, OIKN menggelontorkan anggaran khusus lebih dari Rp2 miliar.

sumber bacaan: cnbc-indonesia, kumparan, investor

Read More

Samarinda Pelopori Sistem Antrean Biosolar Lewat Dishub untuk Atasi Kemacetan

 

nomer antrean biosolar

Kota Samarinda resmi menjadi pelopor penataan distribusi bahan bakar dengan menerapkan sistem nomor antrean resmi melalui Dinas Perhubungan (Dishub) bagi pengemudi yang ingin membeli biosolar subsidi di SPBU. Kebijakan inovatif yang mewajibkan pengambilan nomor antrean di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (UPKB) ini mulai berlaku efektif pada 1 September 2026 guna mengurai kemacetan parah akibat antrean truk sekaligus menyaring kendaraan logistik yang melanggar aturan.

Pernahkah Anda terjebak macet parah di jalan protokol hanya karena barisan truk besar mengular panjang di bahu jalan? Pemandangan sopir truk yang terpaksa "menginap" di pinggir jalan demi berburu biosolar subsidi memang sudah menjadi rahasia umum di berbagai daerah. Namun, Kota Samarinda enggan tinggal diam melihat karut-marut ini terus berlanjut.

Mulai 1 September 2026, Samarinda resmi menjadi pelopor penataan distribusi bahan bakar dengan menerapkan sistem nomor antrean resmi melalui Dinas Perhubungan (Dishub) bagi pengemudi yang ingin membeli biosolar subsidi di SPBU. Kebijakan inovatif yang mewajibkan pengambilan nomor antrean di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (UPKB) ini ditargetkan mampu mengurai kemacetan parah akibat antrean truk sekaligus menyaring kendaraan logistik yang melanggar aturan.

Mengubah "Hukum Rimba" Antrean Menjadi Tertib Digital
Selama ini, antrean solar subsidi sering kali menggunakan sistem "siapa cepat, dia dapat". Akibatnya, truk-truk besar datang kapan saja dan parkir sembarangan hingga memakan badan jalan. Lewat aturan baru ini, Dishub Samarinda mencoba menyuntikkan teknologi ke dalam sistem distribusi.

Para sopir tidak bisa lagi langsung datang dan langsung menyela antrean di SPBU. Mereka harus mengambil nomor urut secara digital di kantor UPKB Dishub. Lewat sistem ini, pengemudi akan diarahkan secara presisi ke SPBU yang kuota solarnya memang masih tersedia. Jadi, tidak ada lagi cerita sopir truk telanjur mengantre berjam-jam hanya untuk mendapati solar habis di tengah jalan.

Sekali Mendayung, Truk Nakal dan ODOL Terjaring
Menariknya, kebijakan ini bukan sekadar urusan membagi-bagi nomor antrean. Dishub Samarinda memanfaatkan momentum ini sebagai filter pengawasan kendaraan logistik.

Saat sopir mendaftarkan kendaraannya untuk mengambil nomor antrean, sistem akan otomatis memeriksa rekam jejak digital truk tersebut. Jika masa uji KIR kendaraan kedaluwarsa atau mati, sistem akan langsung menolak. Begitu pula dengan truk yang terindikasi sebagai kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) alias bermuatan berlebih. Truk-truk nakal ini otomatis masuk daftar hitam (blacklist) dan tidak akan mendapatkan nomor antrean biosolar subsidi. Strategi cerdas ini memaksa para pemilik usaha logistik untuk kembali tertib aturan jika ingin bisnisnya tetap berjalan menggunakan bahan bakar bersubsidi.

sumber bacaan: disway, kompastv-video, kompas

Read More

Kukuhkan 75 Paskibra, Basuki: IKN Siap Selenggarakan Upacara Resmi Kenegaraan

 

pengukuhan

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, resmi mengukuhkan 75 anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) di Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Jumat (14/8/2026) malam. Seluruh personel ini disiapkan untuk mengemban tugas krusial dalam Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN pada 17 Agustus 2026.

"Pengukuhan ini menandai kesiapan IKN sebagai tempat dan penyelenggara upacara resmi kenegaraan," ujar Basuki dikutip dari ANTARA. Dalam prosesi tersebut, Basuki secara simbolis menyematkan kendit atau sabuk hijau kepada perwakilan anggota sebagai tanda resmi pengukuhan.

Ke-75 personel Paskibra IKN tersebut merupakan kolaborasi solid antara purna Paskibra Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan para pelajar terpilih dari SMA Taruna Nusantara IKN. Demi performa maksimal, mereka telah digembleng melalui latihan intensif sejak awal Agustus dengan menguasai formasi Pasukan 17, Pasukan 8, dan Pasukan 45.

Sejumlah posisi penting dalam tim upacara juga telah ditetapkan:

• Mavella Felicia Antaribaba dipercaya bertindak sebagai komandan peleton yang memimpin pengucapan janji setia kepada bangsa dan negara saat prosesi pengukuhan.
• Khaliska Refqi Ramadhani ditugaskan sebagai pembawa baki bendera untuk upacara pengibaran pada pagi hari.
• Nazifa Ramadhani Mulawarman diamanahkan sebagai pembawa baki dalam upacara penurunan bendera pada sore hari.

Melalui persiapan matang ini, Otorita IKN optimis bahwa seluruh rangkaian upacara sakral memperingati detik-detik proklamasi di ibu kota baru akan berjalan dengan khidmat dan lancar.

sumber bacaan: antara, liputan6

Read More

Sinergi Program MBG di Kaltim: Pemprov Perkuat Data, DLH Perketat Kepatuhan Limbah SPPG

 

limbah sampah di sppg kaltim

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersinergi memperkuat tata kelola program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui sinkronisasi data penerima manfaat sekaligus memperketat pengawasan kepatuhan limbah di 196 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kaltim.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa perangkat daerah di tingkat provinsi wajib mengambil peran aktif dalam melakukan monitoring, pendataan, dan evaluasi pelaksanaan program strategis ini, meskipun sebagian kewenangan teknis berada di kabupaten/kota.

"Meskipun sebagian kewenangan berada di tingkat kabupaten/kota, perangkat daerah terkait di provinsi harus tetap berperan aktif dalam melakukan monitoring, pendataan, dan evaluasi pelaksanaan program nasional ini. Ini agenda strategis nasional yang wajib didukung bersama," ujar Sri Wahyuni usai mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) secara virtual dari Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda, Jumat (14/8/2026).

Dalam rakorsus tersebut, Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah di Indonesia memberikan dukungan penuh terhadap pemutakhiran data penerima manfaat serta pengelolaan sisa makanan dan limbah oleh SPPG. Kerja sama lintas sektor dinilai krusial agar tata kelola program nasional ini berjalan efektif, terarah, dan transparan dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan secara nasional.

Larangan Mengelola Sampah Secara Mandiri
Menindaklanjuti aspek manajemen lingkungan program tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim mengeluarkan kebijakan tegas dengan melarang pihak pengelola dapur MBG mengelola limbahnya secara mandiri. Aturan ini diberlakukan demi menjaga standar kebersihan dan higienitas makanan, sekaligus menyiasati keterbatasan tenaga kerja di dapur.

"Karena alasan higienitas, SPPG wajib bermitra dengan Mitra Kebersihan, pihak ketiga, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), atau Bank Sampah," jelas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kaltim, Andi Sitti Asti Suriaty, Senin.

Langkah antisipasi dan kewajiban bermitra ini diambil mengingat besarnya potensi timbulan sampah dari operasional dapur MBG. Berdasarkan data pemantauan DLH, saat ini terdapat 196 SPPG yang beroperasi di seluruh wilayah Bumi Etam.

Potensi Sampah 11 Ton dan Tantangan Pelaporan
Program MBG di Kaltim diakui menyisakan tantangan besar dalam pengelolaan lingkungan. Dari total 196 SPPG yang tersebar, baru 137 unit atau sekitar 70 persen yang patuh melaporkan data timbulan sampah kepada DLH Kaltim.

Dari 137 SPPG yang sudah melapor melalui pengisian Google Form—berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)—volume sampah yang dihasilkan sangat masif. Berdasarkan sampel penimbangan yang dilakukan selama lima hari pada 20–24 April 2026, rata-rata limbah harian yang dihasilkan mencapai 11,6 ton, dengan rincian:

• Sampah Organik: 9.815,54 kilogram (sekitar 9,8 ton) per hari.
• Sampah Anorganik: 1.829,09 kilogram (sekitar 1,8 ton) per hari.

Andi Sitti Asti Suriaty menambahkan bahwa data tersebut memang bukan pendataan menyeluruh selama satu tahun, melainkan rata-rata penimbangan jangka pendek yang dijadikan gambaran awal (baseline) timbulan sampah dari pelaksanaan program MBG di Kaltim. Melalui sinergi ini, Pemprov Kaltim terus mendorong sisa SPPG yang belum melapor untuk segera melakukan pembenahan tata kelola limbah demi keberlanjutan program yang sehat dan higienis.

sumber bacaan: antara-pemprov, antara-dlh, akurasi

Read More

Ilusi Angka Kemiskinan: Mengapa Rp935 Ribu Sebulan Tak Cukup di Kaltim?

 

perbedaan kenyataan di lapangan

Penetapan Garis Kemiskinan Kalimantan Timur sebesar Rp935.662 per kapita per bulan dinilai gagal memotret standar hidup layak masyarakat dan memicu perdebatan di kalangan ekonom. Meski BPS Kaltim mengklaim angka kemiskinan Maret 2026 menyusut hingga 5,14 persen berdasarkan metodologi internasional, penyeragaman standar nominal ini dianggap melanggengkan ilusi angka di tengah timpangnya jurang biaya hidup antar-daerah.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat penurunan persentase kemiskinan menjadi 5,14 persen pada Maret 2026. Di balik tren statistik yang membaik ini, publik kerap mempertanyakan relevansinya dengan realitas sosial di lapangan, terutama karena Garis Kemiskinan (GK) ditetapkan sebesar Rp935.662 per kapita per bulan.

Menanggapi skeptisisme tersebut, Kepala BPS Kaltim, Mas’ud Rifai, menegaskan bahwa pengukuran kemiskinan makro menggunakan metodologi objektif standar internasional yang merujuk pada Handbook of Poverty and Inequality. "Jadi, kalau pakai persepsi kita, betul tidak cukup," ujar Mas’ud dalam wawancara dengan EksposKaltim.

Secara makro, angka 5,14 persen tersebut turun 0,05 persen dibanding September 2025 (5,19%) dan menyusut 0,03 persen dibanding Maret 2025. Penurunan ini setara dengan berkurangnya 1,40 ribu penduduk miskin dari periode September 2025, sehingga jumlahnya kini menjadi 200,64 ribu orang. Pengurangan angka kemiskinan ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi positif Kaltim sebesar 2,99 persen pada triwulan I-2026, yang ditopang kuat oleh sektor perdagangan dan reparasi.

Secara regional, tingkat kemiskinan Kaltim bahkan tergolong rendah di tingkat nasional—berada di bawah Banten (5,38%), Jawa Barat (6,54%), Jawa Timur (9,06%), dan Jawa Tengah (9,21%)—meski belum mampu menyamai Bali yang memimpin di angka 3 persen.

Namun, indikator ini dinilai rapuh oleh Pengamat Ekonomi Kaltim, Purwadi Purwoharsojo. Ia mengkritik keras penetapan GK sebesar Rp935.662 di tengah lebarnya jurang disparitas biaya hidup antardaerah. Bagi Purwadi, esensi masalah bukan pada fluktuasi angka, melainkan kegagalan indikator BPS dalam memotret kemampuan riil masyarakat untuk hidup layak.

“Menurut saya belum oke. Karena indikator kemiskinan BPS sendiri masih menjadi perdebatan di kalangan ekonom,” ungkap Purwadi kepada EksposKaltim, Selasa (11/8).

Keraguan Purwadi kian menebal karena standar nominal tersebut diterapkan seragam di seluruh Kaltim. Padahal, karakteristik biaya hidup perkotaan dan pelosok sangat timpang. Ia mencontohkan, uang Rp31.000 per hari memiliki nilai tukar dan daya beli yang jauh berbeda antara Kota Samarinda dan wilayah pedalaman seperti Kabupaten Mahakam Ulu.

sumber bacaan: ekspos-kaltim-bps, ekspos-kaltim-ekonom, antara

Read More

Perluas Edukasi Lingkungan, Pemkot Samarinda Rencanakan Integrasikan Program Jelantah di Sekolah

 

audiensi komunitas jelantah

Pemerintah Kota Samarinda merencanakan integrasi program pengelolaan limbah minyak jelantah ke dalam ekosistem sekolah sebagai upaya memperluas edukasi lingkungan sejak dini. Langkah strategis ini digodok melalui sinergi lintas sektor antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Komunitas Jelantah Heroes Kaltim untuk membangun karakter peduli lingkungan sekaligus mencegah potensi bencana ekologis di Kota Samarinda.

Pemerintah Kota Samarinda berkomitmen memperluas edukasi lingkungan sejak dini melalui integrasi program pengelolaan limbah minyak jelantah ke sekolah-sekolah. Langkah ini diwujudkan lewat sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Komunitas Jelantah Heroes Kaltim.

Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, menegaskan bahwa sekolah merupakan fondasi krusial untuk membangun kebiasaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Oleh karena itu, ia meminta rencana kolaborasi ini segera ditindaklanjuti agar berjalan optimal dan berkesinambungan.

“Silakan komunitas berkolaborasi dengan DLH, dan nanti Dinas Pendidikan juga dilibatkan karena ini berada di bawah ranah mereka. Saya berharap gerakan ini tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, melainkan terus berlanjut dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Saefuddin saat menerima audiensi Komunitas Jelantah Heroes Kaltim di Ruang Rapat Wakil Wali Kota.

Sementara itu, Pembina Komunitas Jelantah Heroes Kaltim, Adi Bukman, menjelaskan bahwa audiensi ini bertujuan membangun kolaborasi lintas sektor untuk menyukseskan sejumlah agenda lingkungan terdekat, termasuk peringatan World Cleanup Day pada 20 September 2026.

Menurut Adi, gerakan mengumpulkan minyak jelantah tidak sekadar bernilai ekonomi, tetapi juga berdampak besar pada infrastruktur kota. Minyak bekas yang dibuang sembarangan ke saluran air dapat membeku, mengendap, dan membentuk fatberg (gumpalan lemak keras) yang menjadi pemicu utama penyumbatan drainase dan banjir.

“Tujuan utamanya bukan siapa yang melaksanakannya, melainkan bagaimana aksi bersama ini bisa membuat lingkungan Samarinda menjadi jauh lebih baik,” pungkas Adi.


sumber  bacaan: antara, samarinda-kota

Read More