Pemprov Kaltim Integrasikan Kembali Wilayah Non-IKN

 

revisi rt/rw kaltim

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai mematangkan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) guna memastikan arah pembangunan daerah tetap sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN), kebutuhan investasi, serta perlindungan lingkungan. Langkah ini diawali dengan menggelar Konsultasi Publik I Penyusunan Revisi RTRW Provinsi Kaltim oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim di Gedung Odah Etam, Kamis (08/10/2026).

Plt. Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim, Irhamsyah, menekankan bahwa forum lintas sektor ini menjadi tahapan utama untuk memaparkan hasil analisis fakta serta menjaring masukan demi menyempurnakan dokumen RTRW. "Forum ini bertujuan menghimpun masukan sektoral serta merumuskan rekomendasi evaluasi agar manfaat pembangunan ke depan dapat dirasakan secara merata," jelasnya.

Saat membuka acara, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa penataan ruang ini merupakan instrumen vital yang menjadi penentu masa depan Bumi Etam. “RTRW ini adalah kompas pembangunan Kaltim. Tidak boleh ada ruang yang abu-abu, karena di sinilah kepastian hukum investasi dan keberlanjutan lingkungan ditentukan,” tegas Sri Wahyuni.

Lebih lanjut, Sri membeberkan sejumlah isu krusial yang mendesak untuk diselaraskan. Salah satunya adalah penyesuaian wilayah pasca-lahirnya Undang-Undang IKN. Pada proses penataan sebelumnya, Pemprov Kaltim sempat mengeluarkan sejumlah wilayah dari RTRW provinsi karena diproyeksikan masuk kawasan ibu kota baru. Namun, dalam perkembangannya, wilayah-wilayah tersebut ternyata berada di luar cakupan resmi IKN. "Otomatis wilayah yang tidak jadi masuk IKN tersebut akan kami akomodir dan integrasikan kembali ke dalam RTRW Kaltim," ungkapnya.

Selain mengembalikan status wilayah tersebut, revisi tata ruang ini juga diarahkan untuk memperjelas batas administratif desa yang beririsan dengan Otorita IKN (OIKN), memuluskan konektivitas infrastruktur, serta mengamankan kawasan konservasi bernilai tinggi seperti potensi Geopark Nasional Sangkulirang-Mangkalihat. Keterlibatan aktif 162 peserta dari unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, hingga kelompok masyarakat diharapkan mampu melahirkan dokumen tata ruang yang responsif terhadap perubahan zaman.

sumber bacaan: diskominfo-kaltimprov, swarakaltim, pusaran-media

Read More

Sinergi Bisnis dan Sosial: Kalla Beton Garap Tol IKN

 

kalla beton

Kalla Group melalui anak usahanya, Kalla Beton, kembali dipercaya untuk memasok beton siap pakai (ready mix) dalam pembangunan Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Pada proyek Tahap 2 ini, Kalla Beton terlibat dalam pembangunan Jalan Tol Seksi 6B dan 6C-1 dengan nilai kontrak mencapai Rp14,67 miliar. Perusahaan berkomitmen memasok sebanyak 8.175 meter kubik beton siap pakai dengan target penyelesaian selama periode satu tahun.

Sales & Marketing Ready Mix Manager Kalla Beton, Syatir, mengungkapkan bahwa keberlanjutan proyek ini merupakan wujud kepercayaan besar terhadap kemampuan perusahaan dalam menyediakan material konstruksi skala megah. "Kepercayaan untuk kembali terlibat dalam pembangunan Jalan Tol IKN menjadi hal penting bagi kami. Setelah sukses mendukung pekerjaan Seksi 6B Tahap 1 hingga rampung, kami bersyukur kembali memperoleh kesempatan untuk berkontribusi," ujar Syatir.

Untuk menjaga kelancaran proyek nasional ini, Kalla Beton mengoptimalkan seluruh fasilitas produksi, armada logistik, dan sumber daya manusia yang dimiliki. Pengendalian mutu dilakukan secara ketat pada setiap tahapan—mulai dari proses produksi hingga distribusi ke lapangan—guna memastikan beton yang dikirim memenuhi spesifikasi teknis proyek. Manajemen logistik dan koordinasi intensif antara fasilitas produksi, armada pengangkut, dan lokasi pengecoran juga menjadi kunci agar pasokan beton tiba tepat waktu dalam kondisi prima.

Di samping fokus pada proyek infrastruktur utama, Kalla Beton juga menunjukkan kepedulian sosialnya di kawasan penopang IKN. Perusahaan turut berkontribusi mendukung pembangunan Masjid Miftahul Firdaus yang berlokasi di Kelurahan Pemaluan, Wilayah Sepaku. Dukungan ini diwujudkan melalui pasokan beton siap pakai untuk menyukseskan proses pengecoran sarana ibadah tersebut.

Kepala Project Plant IKN Kalla Beton, Muh. Fahrul, menyampaikan bahwa kehadiran tim di lapangan merupakan bentuk nyata komitmen perusahaan dalam membangun fasilitas publik bagi masyarakat setempat. "Kami dari tim Project Plant IKN sangat senang bisa terlibat langsung. Melalui dukungan supply ready mix ini, kami berharap proses pengecoran berjalan lancar sehingga Masjid Miftahul Firdaus dapat segera digunakan untuk kegiatan ibadah serta sosial masyarakat sekitar," pungkas Fahrul.

sumber berita: bisnis, konstruksi-media, rakyat-sulsel

Read More

Fisik Gedung Negara Terus Tumbuh, Pelayanan Publik Mulai Ramai Pemohon

 

komplek gedung negara

 

Hingga awal Oktober 2026, progres pembangunan Kompleks Legislatif dan Yudikatif IKN telah mencapai 16 persen dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada 2028. Kawasan terintegrasi berkapasitas 1.579 orang ini nantinya akan mencakup Gedung Paripurna, gedung DPR, DPD, MPR, Mahkamah Agung (MA), serta Plaza Keadilan untuk mendukung penuh aktivitas pemindahan lembaga tinggi negara.

Sejalan dengan masifnya pembangunan fisik, kesiapan administratif untuk mendukung mobilitas warga dan pelaku usaha juga terus diperkuat. Salah satunya melalui langkah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan yang mengoptimalkan layanan keimigrasian di Mal Pelayanan Publik (MPP) Nusantara. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan, Adi Fachmianur, menjelaskan bahwa integrasi layanan ini merupakan program unggulan untuk merespons percepatan pembangunan dan dinamika pergerakan masyarakat di kawasan inti pemerintahan. Upaya ini terbukti efektif; berdasarkan data evaluasi periode 31 Agustus hingga 25 September 2026, pemanfaatan layanan keimigrasian mencatatkan angka tertinggi dibandingkan instalasi pelayanan publik lainnya di MPP Nusantara. Sinergi infrastruktur fisik dan kemudahan perizinan ini diharapkan dapat mempercepat transformasi IKN sebagai pusat pemerintahan sekaligus motor pertumbuhan ekonomi baru yang responsif.

sumber bacaan: detik, bisnis ,  antara

Read More

Kolaborasi Global: Ahli Rekayasa Jalan Asia Bahas Tantangan Teknis IKN

 

kunjungan ke ikn

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) menerima kunjungan teknis dari delegasi The 127th Road Engineering Association of Asia and Australasia (REAAA) Governing Council Meeting pada Senin (05/10/2026). Kunjungan ini dihadiri oleh 42 delegasi yang terdiri dari para ahli, praktisi, dan pemangku kepentingan rekayasa jalan dari berbagai negara kawasan Asia dan Australasia, seperti Taiwan, Republik Korea, Jepang, Malaysia, Australia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

Kedatangan rombongan tersebut disambut langsung oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, di Kantor Balai Kota Otorita IKN. “Selamat datang di Nusantara. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan dari luar negeri yang hadir untuk melihat kemajuan pembangunan Nusantara menuju pusat pemerintahan sebagai ibu kota pada tahun 2028,” ujar Basuki dalam sambutannya.

Selama berada di KIPP Nusantara, para delegasi diajak meninjau sejumlah titik strategis, mulai dari Kantor Balai Kota, Istana Wakil Presiden, Istana Negara, hingga Taman Kusuma Bangsa. Mereka melihat langsung perkembangan pembangunan dari sisi perencanaan kawasan, infrastruktur jalan, hingga penerapan konsep kota berkelanjutan. Selain itu, para delegasi juga menerima pemaparan mengenai strategi konektivitas trilateral antara Balikpapan, Samarinda, dan Nusantara yang menjadi tulang punggung transportasi ibu kota baru. Sesi ini sekaligus menjadi ruang diskusi dan pertukaran ilmu mengenai tantangan teknis pembangunan infrastruktur.

Kunjungan lapangan ini meninggalkan kesan mendalam bagi para peserta. Immediate Past President REAAA, Dr. Sunghwan Kim, mengungkapkan kekagumannya terhadap visi masa depan IKN. “Saya yakin, semua orang Indonesia pasti sangat bangga dengan Nusantara sebagai kota kelas dunia,” ungkapnya.

Apresiasi senada juga datang dari Geoffrey Webb, perwakilan REAAA asal Australia, yang menyoroti aspek keseimbangan alam dalam proyek ini. “Sangat menarik melihat kemajuan dan kecepatan pembangunan yang telah dilakukan. Memang sangat mengagumkan melihat sensitivitas terhadap lingkungan dan bagaimana kota ini terbentuk oleh lingkungan alam,” pungkas Geoffrey.

sumber bacaan: ikn, rri, borneo-flash

Read More

Balikpapan-IKN Cuma 30 Menit, HK Siap Kelola Tolnya

 

rampung 2027

PT Hutama Karya (Persero) menyatakan kesiapannya untuk mengelola jaringan Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah mendapat arahan dari Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. BUMN tersebut ditunjuk sebagai pengelola saat tol ini resmi beroperasi penuh pada tahun 2027.

"Pengelolaan Tol IKN akan ditugaskan kepada Hutama Karya," ujar Dody usai meninjau areal persawahan di Bekasi, Karawang, dan Cirebon pada Sabtu (26/9/2026).

Kesediaan ini mempertegas peran strategis Hutama Karya dalam mendukung percepatan infrastruktur dan konektivitas menuju kawasan ibu kota baru di Kalimantan Timur. EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani, menegaskan bahwa perseroan siap mengemban amanah pemerintah tersebut dengan mengandalkan rekam jejak panjang mereka dalam mengoperasikan jalan tol, seperti Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS).

Jaringan Tol IKN sendiri dirancang sebagai akses langsung yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara. Infrastruktur bebas hambatan ini diproyeksikan memangkas waktu tempuh secara signifikan. Jika jalur arteri nasional saat ini membutuhkan waktu sekitar dua jam, kehadiran Tol IKN ditargetkan dapat memotong waktu perjalanan menjadi hanya 30 hingga 45 menit.


sumber bacaan: kompas, gridoto

Read More

Sambut Peluang IKN, Akankah Gekrafs Kaltim Bebas Birokrasi atau Intervensi?

 

ketua dpw gekrafs kaltim

Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) H. Seno Aji resmi terpilih secara aklamasi menjadi Ketua DPW Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Kaltim periode 2026-2031. Pemilihan ini berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) II Gekrafs Kaltim di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kaltim, Samarinda, Sabtu (3/10/2026).

Pemerintah Provinsi Kaltim pun memberi apresiasi tinggi atas peran Gekrafs sebagai motor penggerak 21 subsektor ekonomi kreatif di daerah. Usai terpilih, Seno Aji langsung tancap gas meminta jajarannya merapikan basis data pelaku UMKM dan ekonomi kreatif (ekraf). Hal ini dinilai krusial demi menangkap peluang pasar yang terbuka lebar sejak hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Ekonomi kreatif memiliki 21 subsektor dengan fokus unggulan daerah seperti kuliner, kriya, fesyen, dan seni pertunjukan. Peluang pertumbuhan ini makin terakselerasi dengan pemindahan ibu kota negara. Semua subsektor ini perlu didukung penuh pengembangannya agar berdampak ekonomi langsung bagi masyarakat,” kata Seno Aji.

Seno Aji menambahkan, Kaltim punya modal kuat mulai dari anak muda kreatif, inovasi usaha, hingga kekayaan budaya lokal. Dia juga mendorong pihak swasta di Kaltim untuk ikut aktif membina produk lokal daerah.

Di sisi lain, masuknya pejabat publik ke kursi pimpinan organisasi ini menuai sorotan. Sebagai organisasi non-pemerintah dan non-profit, kehadiran Gekrafs sejatinya disambut gembira oleh komunitas ekonomi kreatif Kaltim. Namun, kini muncul pertanyaan dari publik: apa maksudnya organisasi swadaya ini dipimpin oleh pejabat resmi pemerintah?

Langkah ini dinilai tak ubahnya pisau bermata dua. Di satu sisi strategis untuk memangkas jalur birokrasi, namun di sisi lain memicu perdebatan hangat mengenai batas tipis antara gerakan murni swadaya masyarakat dan pengaruh kekuasaan formal.

Tantangan ini akan menjadi pembuktian bagi kepengurusan baru, terlebih pengurus sebelumnya mencatat rekor kemandirian yang cukup tinggi. Ketua Gekrafs Kaltim periode 2022–2026, Aji Mohammad Mirza Ferdinand Hakim, melaporkan bahwa pihaknya telah berhasil membentuk enam Dewan Pimpinan Cabang (DPC), yakni di Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Berau.

Hebatnya lagi, seluruh program kerja periode lalu diklaim berjalan tanpa sokongan dana APBD sepeser pun. "Untuk pelaksanaan program selama 2022 hingga 2026, kepengurusan melaksanakannya tanpa dukungan APBD, melainkan melalui swadaya pengurus dan kolaborasi dengan sejumlah pihak di luar pemerintahan," jelas Mirza.

Di bawah komando Seno Aji, Gekrafs Kaltim kini dibebani target merampungkan pembentukan DPC di empat wilayah tersisa, yakni Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Barat, dan Mahakam Ulu.

Sebagai informasi, Gekrafs didirikan pada 22 Januari 2019 oleh deretan tokoh nasional, termasuk Sandiaga Uno. Organisasi kemasyarakatan non-pemerintah ini didesain sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong potensi ekonomi baru berbasis inovasi menuju Indonesia Emas 2045.

sumber bacaan: beranda-indonesia, republika, koran-jakarta

Read More

Bantahan dari Balik Toga

 

kunjungan hakim agung

Dari Jakarta, sayup-sayup terdengar kabar buruk itu: megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menemui ajalnya, mangkrak diterpa badai transisi politik. Namun, bagi Hakim Agung Militer MA, YM Sugeng Sutrisno, desas-desus di ibu kota lama seketika menguap begitu ia melihat deru mesin buldoser di Penajam Paser Utara.

“Teman-teman di luar mungkin melihat IKN mangkrak. Tapi setelah sampai di sini, ternyata pembangunan sedang berjalan,” kata Sugeng, memberikan kesaksiannya pada Kamis, 1 Oktober 2026. Lawatan para "wakil tuhan" ini sejatinya merupakan selingan dari agenda Pembinaan Daerah di Kalimantan Timur yang digelar pada 28–30 September 2026. Mereka datang demi memastikan di mana benteng peradilan masa depan akan berdiri.

Angka-angka di atas kertas mengonfirmasi bahwa aktivitas konstruksi belum mati kutu:

1. Kompleks Yudikatif Keseluruhan: Rata-rata kemajuan fisik sarana peradilan bertengger di angka 19,29 persen.
2. Gedung Mahkamah Agung: Cetak biru gedung MA kini mewujud riil dengan realisasi fisik 19,098 persen.
3. Gedung Mahkamah Konstitusi: Posisinya mengekor. Dua bulan sebelumnya, tepatnya 1 Agustus 2026, Hakim Konstitusi Arsul Sani mengintip proyek yang sama dan mendapati progres gedung MK baru menyentuh 12,41 persen.

Bagi Otorita IKN, kedatangan otoritas hukum tertinggi ini adalah amunisi legitimasi yang mahal. Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN, Agung Dodit Muliawan, lekas menggunakan jargon andalannya: seeing is believing. Di mata Agung, kehadiran korps kehakiman membuktikan ekosistem Trias Politika di IKN sedang dirajut perlahan, bukan ditinggalkan.

sumber bacaan: tvri, kompas, investor-trust

Read More