Bukan Menteri, Ini Daftar K/L dan Birokrat yang Prioritas Pindah ke IKN Tahap Awal

 

upacara hut ri ke 80 di ikn

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkap hasil koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terkait wacana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa dalam perkembangan terbaru, pihaknya telah memetakan sejumlah kementerian/lembaga (K/L) prioritas yang akan menghuni IKN pada tahap awal. Upaya tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan, "Kementerian dan lembaga prioritas itu jika mengacu pada Perpres 79/2025 sudah mulai dipindahkan tahun ini. Jadi sudah dimasukkan ke Kementerian PANRB untuk diakses, input data dari kami pun sudah selesai"

Basuki membocorkan bahwa sejumlah K/L prioritas tersebut mencakup Kementerian Kehutanan untuk urusan pelepasan kawasan hutan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna mengawal aspek pengadaan tanah. Selain itu, terdapat pula Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Kementerian Perhubungan guna mendukung operasional bandara IKN. Fokus pemindahan tahap awal ini tidak menyasar jajaran menteri kabinet secara langsung. Melainkan, OIKN memprioritaskan birokrat teknis setingkat eselon I dari instansi terkait demi efektivitas kerja di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menetapkan bahwa pengembangan IKN akan dijadikan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang dibidik mulai beroperasi penuh pada 2028. Target tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang telah resmi diundangkan.

Sementara itu, akses yang lebih dekat untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan akan segera dirasakan oleh warga Kecamatan Sepaku dan kawasan sekitar Penajam Paser Utara (PPU). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) PPU saat ini tengah mematangkan koordinasi bersama OIKN guna membuka layanan administrasi kependudukan (adminduk) di Mal Pelayanan Publik (MPP) IKN. Peluncuran layanan tersebut ditargetkan berlangsung pada akhir Agustus ini. Kepala Disdukcapil PPU Waluyo mengatakan, rencana pembukaan layanan ini berawal dari surat resmi OIKN beberapa minggu lalu yang meminta ketersediaan pelayanan kependudukan langsung di kawasan IKN. 

sumber bacaan: bisnis, koran-kaltim

Read More

Stop Open Dumping: Sinergi Samarinda-Kukar Pada Proyek PSEL

 

stop open damping

Kabar baik untuk warga kota Samarinda! Era open dumping atau penimbunan sampah terbuka di TPA Sambutan akhirnya resmi berakhir. Terhitung sejak 30 Juli 2026, Pemkot Samarinda mengambil langkah besar dengan memindahkan seluruh operasional pembuangan sampah dari Zona 1 ke Zona 2. Menariknya, zona baru ini sudah menerapkan metode sanitary landfill yang jauh lebih bersih, higienis, dan terkelola dengan baik.

Apresiasi patut diberikan karena transisi ini berhasil diwujudkan lebih cepat dari target yang ditetapkan pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, menyampaikan rasa syukurnya. “Alhamdulillah, Samarinda sudah memenuhi tenggat waktunya dan saat ini Zona 1 memasuki tahap perapian,” jelas Neneng dalam jumpa pers bersama media di Balai Kota, Jumat (31/7/2026) sore.

 

Dari Tumpukan Sampah Menjadi Ruang Terbuka Hijau
Kawasan bekas Zona 1 tidak dibiarkan begitu saja. Lahan tersebut kini sedang ditata ulang untuk dialihfungsikan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) baru di Samarinda. Langkah eco-friendly ini tentu akan menambah area resapan air sekaligus tempat bersantai yang lebih asri bagi warga kota.

Selama proses pengerjaan RTH berjalan, pembuangan sampah dialihkan sepenuhnya ke Zona 2 seluas satu hektare. Plt. Kepala DLH Samarinda, Suwarso, menjelaskan bahwa pengelolaan di Zona 2 ini dilakukan secara presisi dengan metode berlapis. Sampah yang masuk akan dipadatkan setebal 30–60 cm, lalu dilapisi tanah urukan setebal 15–30 cm menggunakan material dari sekitar TPA agar lebih efisien. Sistem ini diproyeksikan aman dan mampu bertahan hingga satu tahun ke depan.

Tak hanya fokus di hilir, Pemkot Samarinda juga aktif menggenjot pengurangan sampah dari hulu (rumah tangga). Mulai dari pengoperasian insinerator ramah lingkungan di tingkat kecamatan, program sedekah sampah, optimalisasi bank sampah, hingga pengembangan "Kampung Sale" terus digalakkan agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan secara signifikan.

Sinergi Lintas Daerah Demi Green Energy
Langkah revolusioner ini berlanjut ke pemanfaatan teknologi energi terbarukan. Pemkot Samarinda saat ini sedang mematangkan rencana kerja sama strategis dengan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk memasok bahan baku proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau PLTSa.

Kolaborasi ini menjadi kunci penting untuk memenuhi regulasi Perpres Nomor 109 Tahun 2025 terkait kapasitas minimal operasional PSEL. Saat ini, produksi sampah Kota Samarinda berada di angka 660 ton per hari. Agar proyek ini berjalan optimal, Samarinda masih membutuhkan tambahan pasokan sekitar 340 ton sampah dari wilayah tetangga. Beberapa kecamatan di Kukar yang berbatasan langsung—seperti Tenggarong Seberang, Anggana, Sangasanga, hingga Loa Janan—dibidik menjadi mitra pemasok utama.

Menurut Neneng, proses penyusunan nota kesepahaman (MoU) dan pemenuhan aspek teknis mendalam terus berjalan demi memastikan kerja sama antardaerah ini saling menguntungkan.

Menuju Target Besar di Tahun 2028
Perlu diketahui, proyek PSEL Samarinda merupakan bagian dari program strategis nasional yang diprioritaskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Samarinda terpilih sebagai salah satu daerah percontohan di Indonesia untuk pengembangan energi bersih berbasis sampah.

Pemkot menargetkan kesepakatan final proyek ini dapat ditandatangani pada Agustus 2026. Jika seluruh proses berjalan mulus, fasilitas PSEL modern yang menyulap sampah menjadi energi listrik ini ditargetkan mulai beroperasi penuh pada tahun 2028 mendatang.

sumber bacaan: diskominfo, antaranews, pusaranmedia

Read More

gak Cuma Buat Cowok, Intip Fasilitas Ramah Perempuan di Hunian Pekerja IKN

 

fasilitas hunian pekerja

Selama ini, lingkungan proyek konstruksi identik banget sama dunia cowok yang keras. Tapi, ada yang beda nih dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Di balik megahnya proyek masa depan Indonesia ini, ternyata ada ribuan pekerja yang hak dan kenyamanannya benar-benar diperhatikan, termasuk para pekerja perempuan.

Semua itu berpusat di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) yang berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Bukan sekadar tempat istirahat biasa, HPK ini disiapkan jadi fasilitas tempat tinggal yang super layak untuk semua elemen yang terlibat dalam pembangunan IKN. Mulai dari tenaga konstruksi, tim keamanan, petugas kebersihan, sampai tenaga pendukung lainnya.

Saat ini, kawasan HPK sudah dihuni oleh sedikitnya 4.302 pekerja. Menariknya, dari jumlah tersebut, ada sekitar 716 pekerja perempuan (16,6 persen) yang bahu-membahu dengan 3.586 pekerja laki-laki (83,4 persen) untuk membangun ibu kota baru.

Fasilitas Lengkap, Dikelola Profesional bak Apartemen
Lupakan citra "bedeng proyek" yang kumuh. Seluruh kawasan hunian ini dikelola lewat sistem building management profesional yang memastikan semua fasilitas dasar, layanan, hingga keamanan berjalan optimal.

"HPK dilengkapi fasilitas pendukung seperti kantin, masjid, dan taman," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan, dan Perkotaan Otorita IKN, Cakra Nagara. Jadi, sepulang dari lapangan yang melelahkan, para pekerja bisa langsung melepas penat dengan nyaman di lingkungan yang bersih dan hijau.

Ruang Aman dan Kebijakan yang 'Sangat Ramah Perempuan'
Nah, poin paling keren dari pengelolaan HPK oleh Otorita IKN adalah penerapan kebijakan yang responsif gender. Demi menjamin kenyamanan, privasi, dan keamanan maksimal bagi pekerja perempuan, pihak pengelola secara khusus mengalokasikan empat tower khusus perempuan dari total 35 tower yang ada.

Nggak cuma memisahkan gedung hunian, sistem pengamanannya juga dipikirkan matang-matang. Area hunian perempuan dijaga oleh petugas keamanan yang juga perempuan. Bahkan, untuk urusan kebersihan kamar, penempatan petugas housekeeping disesuaikan berdasarkan gender dan lokasi kerja masing-masing.

Langkah ini membuktikan kalau IKN nggak cuma fokus ngebut bangun infrastruktur fisik, tapi juga serius menciptakan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan bebas dari rasa khawatir bagi semua orang. Salut!

sumber bacaan: kumparan, antara, ibukotakini

Read More

Kerja Sama Basarnas Balikpapan dan Konsulat Australia untuk Dukung Sektor Keamanan IKN

 

kerjasama

Ibu Kota Nusantara (IKN) terus mematangkan sistem keamanan dan tanggap daruratnya dari segala lini. Langkah strategis ini melibatkan penguatan koordinasi internasional, percepatan pembangunan infrastruktur pusat, hingga kesiapsiagaan operasional di lapangan menjelang musim libur panjang.

Konsulat Jenderal Australia Jajaki Kerja Sama SAR di Kaltim
Konsulat Jenderal Australia memperkuat koordinasi dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kelas A Balikpapan melalui kunjungan resmi Deputi Konsulat Jenderal Australia Ana Mogaldeanu bersama Manajer Konsuler Mario Fahrevi, Selasa, 28 Juli 2026. Pertemuan itu difokuskan pada peningkatan sinergi penanganan keadaan darurat, khususnya yang melibatkan warga negara Australia di Indonesia.

Kepala Basarnas Balikpapan Dody Setiawan menerangkan, pertemuan tersebut menjadi langkah strategis untuk membangun komunikasi yang lebih efektif dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan (Search and Rescue/SAR). Dalam audiensi itu, Basarnas Balikpapan memaparkan tugas, fungsi, serta kemampuan organisasi dalam menyelenggarakan operasi SAR di Kalimantan Timur, termasuk dukungan terhadap kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).Kedua pihak juga membahas mekanisme penanganan keadaan darurat, sistem koordinasi lintas instansi, serta prosedur penanganan warga negara asing (WNA) yang membutuhkan bantuan SAR.

Dibangun Markas Pusat Basarnas di IKN
Di sisi lain, infrastruktur penunjang keselamatan di ibu kota baru juga terus digenjot. Kantor Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dijadwalkan segera dibangun di IKN. Hal ini ditandai lewat tinjauan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii ke lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan Kantor Pusat Basarnas di IKN, Jumat, 19 September 2025.

Kedatangan Kepala Basarnas beserta rombongan disambut langsung oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Berdasarkan rencana, Kantor Pusat Basarnas akan dibangun di atas lahan seluas 0,75 hektar dan bersebelahan dengan kompleks perkantoran yudikatif di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Lonjakan Wisatawan Lebaran di Jalur IKN
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan Dody Setiawan mengatakan, Basarnas menyiapkan berbagai langkah pengamanan selama masa libur Idulfitri. “Kesiapsiagaan guna mengantisipasi meningkatnya aktivitas masyarakat yang memanfaatkan libur Lebaran untuk berwisata,” kata Dody, Minggu, 15 Maret 2026.

Menurutnya, sejumlah destinasi wisata Balikpapan dan umumnya Kalimantan Timur akan mengalami lonjakan pengunjung, termasuk kawasan IKN yang kini juga menjadi tujuan wisata masyarakat. “Karena itu kami menyiapkan personel untuk siaga mendukung aktivitas masyarakat selama libur Lebaran,” ujarnya. Basarnas juga akan melakukan patroli pada sejumlah titik yang berpotensi ramai kunjungan masyarakat. Salah satu fokus pengawasan berada pada jalur perairan sekitar Pulau Balang yang menjadi akses utama menuju kawasan IKN.

sumber bacaan:

Read More

Sepi Peminat, Permohonan Tax Holiday IKN Nihil Sepanjang 2025

 

ilustrasi proyek ikn

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan belum ada satu pun investor yang mengajukan fasilitas tax holiday atau bebas pajak atas penanaman modal di Ibu Kota Nusantara (IKN) sepanjang tahun 2025. Padahal, pemerintah menawarkan insentif pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga 100% guna mendorong daya tarik investasi di kawasan tersebut.

"Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan dan kepabeanan di IKN dan/atau Daerah Mitra sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024," tulis DJP dalam laporan tersebut, dikutip Kamis (30/7/2026).

Berdasarkan Laporan Keuangan DJP Tahun Anggaran 2025 (Audited) tersebut, jumlah permohonan fasilitas tax holiday penanaman modal di IKN dan Daerah Mitra anjlok dari tujuh permohonan pada 2024 menjadi nihil pada 2025. Tidak hanya tax holiday investasi, sejumlah insentif perpajakan lain yang disiapkan khusus untuk IKN juga belum dilirik oleh wajib pajak. DJP mencatat tidak ada permohonan untuk fasilitas Tax Holiday Financial Center (FC) IKN, Tax Holiday Headquarters (HQ) IKN, Super Tax Deduction Vokasi IKN, Super Tax Deduction Litbang IKN, maupun Super Tax Deduction Sumbangan IKN sepanjang periode 2024 hingga 2025. Sepinya peminat insentif ini diduga karena secara ekonomi IKN belum cukup menarik bagi pelaku usaha, mengingat jumlah penduduk yang masih sedikit berdampak pada rendahnya tingkat konsumsi.

Di sisi lain, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengeklaim terdapat 19 investor baru yang tertarik masuk ke IKN sepanjang periode 1 Juli 2025 hingga 21 Juli 2026. Ke-19 proyek tersebut diidentifikasi telah mencapai tahapan mengikat, yang terdiri atas 17 pelaku investasi langsung dan dua pemenang tender proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Secara kumulatif hingga 15 Juli 2026, catatan OIKN menunjukkan terdapat 67 pelaku usaha yang telah meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS). Daftar ini menggunakan basis tanggal transaksi atau penetapan, bukan tanggal publikasi perkembangan proyek. Oleh karena itu, proyek lama seperti Pakuwon Nusantara, Mayapada Hospital, Hermina, Bluebird, Abdi Waluyo, dan Gunadarma tidak dihitung sebagai investasi baru setahun terakhir, meskipun saat ini pembangunannya masih berjalan atau sudah beroperasi.

OIKN juga menegaskan bahwa perusahaan yang baru menyampaikan Letter of Intent (LoI), menandatangani Non-Disclosure Agreement (NDA), melakukan kunjungan, atau menyusun studi kelayakan tidak dimasukkan ke dalam daftar perpindahan komitmen tersebut. Sebaliknya, proyek yang belum beroperasi tetap dicatat apabila telah mengantongi PKS, Aset Dalam Penguasaan (ADP), akta notarial, atau keputusan pemenang tender

sumber bacaan: cnbc-indonesia, kontan, inilah

Read More

Permudah Legalitas UMKM, Dinkes Balikpapan Buka Pelatihan Keamanan Pangan Berkala

 

pelatihan umkm

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Balikpapan rutin menggelar Pelatihan Keamanan Pangan (PKP) bagi pelaku UMKM pengolahan pangan. Agenda ini menjadi syarat wajib sebelum pelaku usaha mengajukan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-PIRT). Kepala Dinkes Kota Balikpapan, Alwiati, mengatakan bahwa pelatihan tersebut merupakan tahapan penting agar produk pangan rumahan yang beredar di masyarakat benar-benar aman dan layak dikonsumsi.

“Pelatihan Keamanan Pangan merupakan persyaratan yang harus diikuti oleh pelaku UMKM sebelum mengajukan sertifikat PIRT. Melalui pelatihan ini, mereka dibekali pengetahuan mengenai proses produksi pangan yang higienis, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Alwiati di Balikpapan, Selasa.

Dinkes secara berkala membuka pelatihan bagi para pelaku usaha tersebut guna meningkatkan kualitas produk lokal sekaligus memperluas cakupan legalitas usaha. Oleh karena itu, Alwiati mengimbau para pelaku UMKM makanan dan minuman untuk memanfaatkan program fasilitas pemerintah ini. Selain menjadi prasyarat formal, pelatihan tersebut dinilai sebagai investasi jangka panjang untuk mendongkrak kualitas usaha sekaligus memperkuat daya saing produk di pasar luas.

sumber bacaan: antara, ini-balikpapan

Read More

Kerja Tenang Tanpa Cemas, Pemkot Samarinda Sasar 192 Ribu Pekerja Sektor Informal

 

audiensi jajaran bpjs &  ketenagakerjaan

Pemerintah Kota Samarinda secara masif memperluas jangkauan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Program ini diprioritaskan bagi pekerja rentan dan sektor informal yang selama ini belum tersentuh sistem perlindungan ketenagakerjaan formal.

Komitmen strategis ini ditegaskan langsung oleh Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun, saat menerima audiensi dari jajaran BPJS Ketenagakerjaan Kota Samarinda di Ruang Rapat Wali Kota pada Senin sore 27 Juli 2026. Pertemuan tersebut menjadi momentum krusial untuk memperkuat integrasi data kepesertaan di wilayah Kota Tepian.

Urgensi Integrasi Data Intervensi Kebijakan
Dalam arahannya, Walikota Samarinda menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah untuk mengoptimalkan data ketenagakerjaan sebagai basis utama perumusan kebijakan yang terukur.

Berdasarkan tinjauan data terbaru yang dipaparkan dalam audiensi:

• Total Potensi Tenaga Kerja: Mencapai sekitar 357.000 orang di seluruh wilayah Samarinda.
• Kesenjangan Perlindungan: Sebanyak 192.000 pekerja informal di antaranya tercatat belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Wali Kota menggarisbawahi bahwa pemenuhan jaminan sosial ini bukan sekadar mengejar target formalitas birokrasi, melainkan memiliki nilai kemanusiaan dan instrumen ibadah sosial yang tinggi untuk melindungi hak dasar masyarakat bawah.

Realisasi Nyata Instrumen Penahan Kemiskinan
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Samarinda, Hj. Yuyum Puspitaningrum, AP, M.H., mengamini pentingnya akselerasi program jaminan ini. Ia merujuk pada bukti riil efektivitas program, salah satunya lewat penyaluran santunan kematian senilai Rp42 juta kepada ahli waris para pekerja rentan yang telah terdaftar.

Menurut Yuyum, santunan tunai ini terbukti menjadi instrumen krusial penahan benturan ekonomi. Jaminan sosial mampu menjaga stabilitas finansial keluarga yang ditinggalkan agar tidak mendadak jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem saat menghadapi risiko darurat.

Menggerakkan RT hingga Dasawisma
Guna mempercepat perluasan perlindungan bagi 192.000 pekerja informal tersebut, Pemkot Samarinda mengandalkan strategi sinergi multipihak yang menyentuh akar rumput. Kolaborasi aktif ini akan melibatkan:

• Badan Penyelenggara: Sinergi teknis operasional bersama BPJS Ketenagakerjaan.
• Sektor Korporasi: Mobilisasi dana korporasi melalui skema tanggung jawab sosial (CSR) dunia usaha.
• Struktur Terkecil Masyarakat: Pendataan dan sosialisasi berbasis komunitas lewat peran aktif pengurus Rukun Tetangga (RT) dan kelompok Dasawisma.

Melalui perluasan jangkauan ini, Pemkot Samarinda menegaskan bahwa indikator kemajuan kota tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur fisik semata, melainkan dari rasa aman yang dijamin negara bagi setiap warga yang menggerakkan roda perekonomian daerah.

sumber bacaan: diskominfo-samarindakota, antara, timur-media

Read More