Otorita IKN Susun RDTR Kawasan Penyangga Perkotaan Berbasis Partisipasi Masyarakat

 

desa penyangga ikn

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tengah menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Kawasan Penyangga Perkotaan IKN. Penataan ruang ini mencakup lima desa dan kelurahan, yaitu Binuang, Bumi Harapan, Maridan, Pemaluan, dan Telemow. Fokus pengembangannya diarahkan untuk mendukung ekonomi lokal, meningkatkan konektivitas dan infrastruktur dasar, serta menjaga kelestarian lingkungan pesisir secara terintegrasi.

Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan Otorita IKN, Mia Amalia, menegaskan bahwa penyusunan RDTR ini menuntut fondasi yang kuat. "Penyusunan RDTR perlu didukung oleh analisis yang tajam, data spasial yang akurat, serta integrasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, rencana tata ruang yang dihasilkan dapat mengakomodasi potensi, kebutuhan masyarakat, dan tantangan pengembangan kawasan secara komprehensif," ujar Mia.

Demi menyelaraskan dokumen dengan kondisi aktual di lapangan, Otorita IKN telah melibatkan masyarakat secara partisipatif sejak tahap awal. Upaya ini diawali melalui survei lapangan pada 21–31 Juli 2026, yang kemudian dilanjutkan dengan rembuk warga menggunakan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) pada 11–13 Agustus 2026.

Sebagai kelanjutan dari Konsultasi Publik Ke-1 yang digelar Kamis, 8 Oktober 2026, Otorita IKN kini membuka kanal masukan tertulis selama 14 hari hingga 22 Oktober 2026. Warga dapat mempelajari materi draf penataan ruang melalui tautan s.ikn.go.id/PaparanKP1RDTRWPKPPIKN dan menyalurkan saran, koreksi, maupun aspirasi mereka lewat s.ikn.go.id/MasukanKP1RDTRWPKPPIKN. Partisipasi aktif ini dinilai krusial karena pengalaman langsung warga dapat memperjelas kebutuhan riil terkait permukiman, pelayanan dasar, usaha, hingga perlindungan ekosistem lokal.

Langkah inklusif tersebut mendapat sambutan positif di tingkat tapak. Kepala Desa Telemow, Munip, menyampaikan apresiasinya sekaligus berharap ruang dialog ini terus terjaga selama proses perencanaan berlangsung. “Terima kasih atas pelaksanaan konsultasi publik ini. Harapannya, masyarakat terus diberikan kesempatan untuk terlibat dan menyampaikan aspirasi guna menjawab berbagai permasalahan yang terjadi di desa,” tutur Munip.

sumber bacaan: kompas, disway

Read More

Geliat Ekonomi Akar Rumput IKN: Saat Usaha Mikro Menguasai 70% Transaksi QRIS Kaltim

 

qris umkm

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur memicu pertumbuhan aktivitas ekonomi baru yang masif di wilayah penyangga, khususnya Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Paser. Lonjakan jumlah penduduk dan pekerja konstruksi di kawasan inti pemerintahan menciptakan permintaan domestik yang besar terhadap pasokan pangan serta produk industri kreatif. Kondisi ini menuntut kesiapan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal agar dapat beradaptasi dan tidak sekadar menjadi penonton di tengah arus modal skala besar.

Sebagai bentuk respons strategis, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Balikpapan bergerak cepat memperkuat kapasitas pelaku usaha melalui program kurasi digital. Dari total 160 unit usaha yang diusulkan oleh Otorita IKN, pemerintah daerah, dan korporasi pembina, Bank Indonesia menetapkan 45 UMKM terpilih melalui proses seleksi yang ketat.

"Pendekatan program ini diubah dari sekadar pelatihan massal menjadi pendampingan spesifik. Sepanjang Mei hingga Juni 2026, peserta mengikuti one-on-one session untuk menyelesaikan hambatan operasional masing-masing unit usaha," ungkap Kepala KPwBI Balikpapan, Robi Ariadi, pada Sabtu (23/5/2026). Setelah pembekalan intensif tersebut, BI melanjutkan fase monitoring berkala dari Juli hingga Oktober 2026 guna memastikan transisi teknologi digital berjalan konsisten dan berkelanjutan.

Keberhasilan adopsi digital ini tecermin langsung pada lonjakan transaksi sistem pembayaran di daerah. Hingga pertengahan tahun 2026, transaksi menggunakan QRIS di Kalimantan Timur telah menembus angka 59,2 juta transaksi dengan nilai mencapai Rp6,2 triliun. Capaian ini sangat progresif karena telah setara dengan 71,3% dari target transaksi QRIS tahunan di wilayah Kalimantan Timur yang dipatok sebanyak 83 juta transaksi.

Robi Ariadi menjelaskan bahwa performa digital ini didominasi oleh pergerakan ekonomi akar rumput. "Sekitar 70% dari transaksi QRIS tersebut ditopang oleh pelaku usaha mikro," ujar Robi dalam sesi tanya jawab pada Senin (5/10/2026). Tren positif di Kalimantan Timur ini sejalan dengan pertumbuhan nasional, di mana Bank Indonesia mencatat QRIS membukukan 12,55 miliar transaksi senilai Rp1,12 kuadriliun pada semester I-2026, dengan 96,68% dari total 44,86 juta merchant berasal dari kelompok UMKM.

Selain mendorong digitalisasi pembayaran, KPwBI Balikpapan juga memperluas akses pasar fisik dan memperkuat fondasi usaha berbasis syariah melalui gelaran Pekan Ekonomi Syariah Nusantara (PESAN) 2026. Agenda yang mengusung tema "Sinergi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Syariah yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing" ini diselenggarakan pada 27–28 Juni 2026 di Main Atrium Pentacity Mall, Balikpapan.

“PESAN 2026 menjadi bentuk komitmen berkelanjutan dalam memperkuat fondasi ekonomi dan keuangan syariah, sekaligus mendukung kawasan penyangga IKN agar semakin berdaya saing,” kata Robi Ariadi dalam keterangan resminya. Melalui sinergi program intervensi yang komprehensif—mulai dari pendampingan operasional, fasilitasi pembayaran digital QRIS, hingga showcase UMKM halal—BI Balikpapan memastikan fondasi ekonomi masyarakat lokal di wilayah penyangga IKN semakin tangguh dan siap bersaing di pasar modern.

sumber bacaan: bisnis, kompas, borneo-flash

Read More

Menatap IKN Sebagai Mesin Ekonomi Baru

 

bank jatim dibuka di balikpapan

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara dirancang untuk membentuk ekosistem ekonomi baru di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa proyek strategis ini telah memasuki tahap kedua. "Pembangunan IKN tidak hanya diarahkan untuk membangun pusat pemerintahan, tetapi juga membentuk ekosistem ekonomi baru di wilayah Kaltim," ujarnya di Penajam Paser Utara, Jumat (9/10/2026). Progres fisik yang telah tercapai saat ini akan menjadi fondasi kuat untuk akselerasi pembangunan pada tahapan selanjutnya.

Berada di antara Kota Balikpapan dan Kota Samarinda, posisi IKN sangat strategis untuk membuka peluang investasi jangka panjang. Sebagai wujud penguatan ekonomi di tingkat regional, IKN resmi ditunjuk menjadi tuan rumah 3rd Borneo Economic Forum pada tahun 2027. Kepastian ini ditandai dengan penyerahan tongkat estafet penyelenggaraan dari Co-Chair Borneo Economic Community (BEC), Arsjad Rasjid, kepada Basuki Hadimuljono dalam acara Gala Dinner 2nd Borneo Economic Forum 2026 di Kuching, Sarawak, Rabu (7/10/2026). Forum internasional ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama perdagangan, investasi, dan konektivitas lintas batas antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Daya tarik ekonomi IKN juga mulai memicu penguatan sinergi antardaerah, salah satunya ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meresmikan Kantor Cabang Bank Jatim di Balikpapan pada Jumat (9/10/2026) bersama Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud. Ekspansi perbankan ini bertujuan untuk menangkap peluang bisnis dari pembangunan ibu kota baru sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM lokal. Khofifah optimistis bahwa kehadiran jaringan layanan ini akan mempererat hubungan dagang kedua provinsi—yang nilai transaksinya telah menembus Rp1 triliun sejak 2019—dan pada akhirnya memberikan kontribusi nyata bagi penguatan ekonomi nasional.

sumber bacaan: antara, tempo, republika

Read More

Lawan Banjir Pakai Robot! Samarinda Resmi Luncurkan Platform AI 'SADAR'!

 

sadar

Pemerintah Kota Samarinda melalui Bapperida resmi meluncurkan Platform SADAR (Samarinda Data dan Artificial Intelligence untuk Resiliensi). Mengusung tema “Mewujudkan Samarinda Tangguh Melalui Inovasi Data dan Kecerdasan Artifisial”, platform ini diresmikan di Ruang Arutalla Bapperida Samarinda, Kamis (8/10/2026) siang.

Agenda tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun, S.T., S.H., M.Si., bersama Kepala Bapperida, serta jajaran kepala perangkat daerah, camat, dan lurah se-Kota Samarinda.

SADAR merupakan hasil kolaborasi strategis antara Pemkot Samarinda, IBM Impact Accelerator, dan Yayasan Kota Kita. Mengintegrasikan teknologi kecerdasan artifisial (AI), GIS, dan integrasi data, platform ini dirancang untuk memetakan serta mengantisipasi berbagai risiko perkotaan. Fokus utamanya meliputi mitigasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, gelombang suhu panas, hingga tekanan dampak urbanisasi dan penggunaan lahan.

"Teknologi inteligensi harus berjalan secara paralel dan tumbuh bersama dengan human wisdom kita,” ujar Andi Harun saat memberikan sambutan.

Menurutnya, inovasi ini menandai transformasi besar dalam sistem manajemen risiko daerah, yakni menggeser pola penanganan pascabencana yang responsif menjadi langkah yang lebih prediktif dan preventif. Meski kapasitas teknologi ini memperkuat aspek pencegahan dini hingga respons cepat di lapangan, ia menegaskan bahwa hasil data SADAR tetap memerlukan validasi riil di lapangan serta evaluasi ilmiah yang berkelanjutan. Langkah ini diambil guna memastikan pengambilan keputusan berbasis data tetap menempatkan kearifan manusia sebagai penentu kebijakan penanggulangan bencana yang tepat.

sumber bacaan: ppid, antara, diksi

Read More

Pemprov Kaltim Integrasikan Kembali Wilayah Non-IKN

 

revisi rt/rw kaltim

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai mematangkan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) guna memastikan arah pembangunan daerah tetap sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN), kebutuhan investasi, serta perlindungan lingkungan. Langkah ini diawali dengan menggelar Konsultasi Publik I Penyusunan Revisi RTRW Provinsi Kaltim oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim di Gedung Odah Etam, Kamis (08/10/2026).

Plt. Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim, Irhamsyah, menekankan bahwa forum lintas sektor ini menjadi tahapan utama untuk memaparkan hasil analisis fakta serta menjaring masukan demi menyempurnakan dokumen RTRW. "Forum ini bertujuan menghimpun masukan sektoral serta merumuskan rekomendasi evaluasi agar manfaat pembangunan ke depan dapat dirasakan secara merata," jelasnya.

Saat membuka acara, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa penataan ruang ini merupakan instrumen vital yang menjadi penentu masa depan Bumi Etam. “RTRW ini adalah kompas pembangunan Kaltim. Tidak boleh ada ruang yang abu-abu, karena di sinilah kepastian hukum investasi dan keberlanjutan lingkungan ditentukan,” tegas Sri Wahyuni.

Lebih lanjut, Sri membeberkan sejumlah isu krusial yang mendesak untuk diselaraskan. Salah satunya adalah penyesuaian wilayah pasca-lahirnya Undang-Undang IKN. Pada proses penataan sebelumnya, Pemprov Kaltim sempat mengeluarkan sejumlah wilayah dari RTRW provinsi karena diproyeksikan masuk kawasan ibu kota baru. Namun, dalam perkembangannya, wilayah-wilayah tersebut ternyata berada di luar cakupan resmi IKN. "Otomatis wilayah yang tidak jadi masuk IKN tersebut akan kami akomodir dan integrasikan kembali ke dalam RTRW Kaltim," ungkapnya.

Selain mengembalikan status wilayah tersebut, revisi tata ruang ini juga diarahkan untuk memperjelas batas administratif desa yang beririsan dengan Otorita IKN (OIKN), memuluskan konektivitas infrastruktur, serta mengamankan kawasan konservasi bernilai tinggi seperti potensi Geopark Nasional Sangkulirang-Mangkalihat. Keterlibatan aktif 162 peserta dari unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, hingga kelompok masyarakat diharapkan mampu melahirkan dokumen tata ruang yang responsif terhadap perubahan zaman.

sumber bacaan: diskominfo-kaltimprov, swarakaltim, pusaran-media

Read More

Sinergi Bisnis dan Sosial: Kalla Beton Garap Tol IKN

 

kalla beton

Kalla Group melalui anak usahanya, Kalla Beton, kembali dipercaya untuk memasok beton siap pakai (ready mix) dalam pembangunan Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Pada proyek Tahap 2 ini, Kalla Beton terlibat dalam pembangunan Jalan Tol Seksi 6B dan 6C-1 dengan nilai kontrak mencapai Rp14,67 miliar. Perusahaan berkomitmen memasok sebanyak 8.175 meter kubik beton siap pakai dengan target penyelesaian selama periode satu tahun.

Sales & Marketing Ready Mix Manager Kalla Beton, Syatir, mengungkapkan bahwa keberlanjutan proyek ini merupakan wujud kepercayaan besar terhadap kemampuan perusahaan dalam menyediakan material konstruksi skala megah. "Kepercayaan untuk kembali terlibat dalam pembangunan Jalan Tol IKN menjadi hal penting bagi kami. Setelah sukses mendukung pekerjaan Seksi 6B Tahap 1 hingga rampung, kami bersyukur kembali memperoleh kesempatan untuk berkontribusi," ujar Syatir.

Untuk menjaga kelancaran proyek nasional ini, Kalla Beton mengoptimalkan seluruh fasilitas produksi, armada logistik, dan sumber daya manusia yang dimiliki. Pengendalian mutu dilakukan secara ketat pada setiap tahapan—mulai dari proses produksi hingga distribusi ke lapangan—guna memastikan beton yang dikirim memenuhi spesifikasi teknis proyek. Manajemen logistik dan koordinasi intensif antara fasilitas produksi, armada pengangkut, dan lokasi pengecoran juga menjadi kunci agar pasokan beton tiba tepat waktu dalam kondisi prima.

Di samping fokus pada proyek infrastruktur utama, Kalla Beton juga menunjukkan kepedulian sosialnya di kawasan penopang IKN. Perusahaan turut berkontribusi mendukung pembangunan Masjid Miftahul Firdaus yang berlokasi di Kelurahan Pemaluan, Wilayah Sepaku. Dukungan ini diwujudkan melalui pasokan beton siap pakai untuk menyukseskan proses pengecoran sarana ibadah tersebut.

Kepala Project Plant IKN Kalla Beton, Muh. Fahrul, menyampaikan bahwa kehadiran tim di lapangan merupakan bentuk nyata komitmen perusahaan dalam membangun fasilitas publik bagi masyarakat setempat. "Kami dari tim Project Plant IKN sangat senang bisa terlibat langsung. Melalui dukungan supply ready mix ini, kami berharap proses pengecoran berjalan lancar sehingga Masjid Miftahul Firdaus dapat segera digunakan untuk kegiatan ibadah serta sosial masyarakat sekitar," pungkas Fahrul.

sumber berita: bisnis, konstruksi-media, rakyat-sulsel

Read More

Fisik Gedung Negara Terus Tumbuh, Pelayanan Publik Mulai Ramai Pemohon

 

komplek gedung negara

 

Hingga awal Oktober 2026, progres pembangunan Kompleks Legislatif dan Yudikatif IKN telah mencapai 16 persen dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada 2028. Kawasan terintegrasi berkapasitas 1.579 orang ini nantinya akan mencakup Gedung Paripurna, gedung DPR, DPD, MPR, Mahkamah Agung (MA), serta Plaza Keadilan untuk mendukung penuh aktivitas pemindahan lembaga tinggi negara.

Sejalan dengan masifnya pembangunan fisik, kesiapan administratif untuk mendukung mobilitas warga dan pelaku usaha juga terus diperkuat. Salah satunya melalui langkah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan yang mengoptimalkan layanan keimigrasian di Mal Pelayanan Publik (MPP) Nusantara. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan, Adi Fachmianur, menjelaskan bahwa integrasi layanan ini merupakan program unggulan untuk merespons percepatan pembangunan dan dinamika pergerakan masyarakat di kawasan inti pemerintahan. Upaya ini terbukti efektif; berdasarkan data evaluasi periode 31 Agustus hingga 25 September 2026, pemanfaatan layanan keimigrasian mencatatkan angka tertinggi dibandingkan instalasi pelayanan publik lainnya di MPP Nusantara. Sinergi infrastruktur fisik dan kemudahan perizinan ini diharapkan dapat mempercepat transformasi IKN sebagai pusat pemerintahan sekaligus motor pertumbuhan ekonomi baru yang responsif.

sumber bacaan: detik, bisnis ,  antara

Read More